Bisnis.com, Jakarta — Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) setuju jika kepala daerah setingkat gubernur ditunjuk langsung oleh Presiden.
Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa PKB dan organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama (NU) telah mengkaji ulang pemilihan kepala daerah secara langsung.
"Kesimpulannya seluruh kepala daerah habis biaya mahal untuk jadi kepala daerah yang kadang-kadang ini tidak rasional," tuturnya di Jakarta, Kamis (24/7/2025).
Kemudian, kata pria yang akrab disapa Cak Imin tersebut kepala daerah juga seringkali bergantung pada pemerintah pusat dalam segala aspek.
"Ujung-ujungnya pemerintah daerah ini kan bergantung juga pada pemerintah pusat, jadi belum bisa mandiri," katanya
Melihat kondisi tersebut, Cak Imin dan NU berpandangan harus ada jalan yang cepat dan efektif untuk mewujudkan keinginan rakyat dan pemerintah pusat.
Baca Juga
"Makanya usul kami ada 2 pola, pertama itu gubernur menjadi perwakilan pemerintah pusat di daerah yang ditunjuk oleh presiden," ujarnya.
Sementara itu, kata Cak Imin, pola kedua yaitu untuk kepala daerah setingkat bupati ditunjuk oleh rakyat melalui DPRD.
"Ini hasil kesimpulan kami," tuturnya