Bisnis.com, JAKARTA — DPR RI akan melakukan pembahasan pembicaraan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2026 sekaligus RUU pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2024, pada masa sidang ke-20 tahun sidang 2024-2025.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani dalam pidatonya di pembukaan Sidang Paripurna DPR RI ke-20, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (24/6/2025).
Puan berpandangan perekonomian global tahun depan diproyeksikan akan menghadapi situasi dinamis dan tidak menentu.
Ini karena adanya konflik geopolitik dan geoekonomi, sehingga berpengaruh pada rantai pasok ekonomi global, produktivitas ekonomi, konsumsi masyarakat, daya beli, hingga arus modal untuk investasi.
“Oleh karena itu pembahasan kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2026 harus telah mengantisipasi hal tersebut, yang dapat berdampak pada kapasitas APBN untuk menjalankan pembangunan nasional,” tegas dia.
Dia memastikan, Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2026 nantinya akan memuat perkembangan terkini seperti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk pendidikan dasar gratis.
Baca Juga
“Pembahasan RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2024 akan difokuskan pada efektivitas pencapaian dan efisiensi pelaksanaannya serta evaluasi yang harus ditindak lanjuti,” ucapnya.
Cucu Proklamator RI ini pun turut berjanji bahwa DPR akan terus menyempurnakan APBN tahun-tahun berikutnya dengan terus mencermati seksama kebijakan pemerintah.
Lebih jauh, selain membahas soal RAPBN 2026 dan pertanggungjawaban APBN 2024, Puan menyebut pihaknya akan melanjutkan pembahasan 8 RUU yang masih berada dalam tahap pembicaraan tingkat I.
“Terdiri atas tiga rancangan undang undang usul DPR RI, tiga rancangan undang-undang usul pemerintah, dan dua rancangan undang undang daftar kumulatif terbuka,” pungkasnya.
