Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto secara gamblang membicarakan soal sosiaslisme dan kapitalisme di depan Presiden Rusia Vladimir Putin—pemimpin negara kapitalis.
Hal tersebut Prabowo sampaikan the 28th St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF 2025) di Rusia, Jumat (20/6/2025).
Prabowo menekankan bahwa di antara sistem ekonomi sosialisme dan kapitalisme, dirinya memilih jalan tengah sebagi solusi terbaik untuk diterapkan di Tanah Air.
“Saya memilih jalan tengah, mengadopsi keunggulan kapitalisme [kreativitas, inovasi, inisiatif], namun tetap menerapkan intervensi pemerintah untuk mengatasi kemiskinan dan kelaparan, serta melindungi yang lemah,” ujarnya, dikutip pada Sabtu (21/6/2025).
Presiden ke-8 RI tersebut memandang bahwa tugas utama pemerintah adalah melindungi rakyatnya dari kelaparan, kemiskinan, dan penderitaan akibat kondisi sulit.
Oleh karena itu, prioritas utamanya ketika memimpin Indonesia adalah mencapai swasembada pangan, swasembada energi, meningkatkan kualitas pendidikan agar masyarakat mampu bersaing di era abad 21, serta mempercepat industrialisasi Indonesia.
Baca Juga
Terlebih, negara kita kaya sumber daya alam—hutan luas, cadangan mineral, dan komoditas yang dibutuhkan dunia. Jika dikelola dengan bijak, ini adalah berkah. Namun jika diselewengkan, lanjutnya, bisa menjadi kutukan.
“Setiap negara perlu kebijakan dan filosofi ekonomi sendiri. Salah satu kesalahan besar negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia, adalah mengikuti filosofi neoliberal kapitalis pasar bebas—filosofi laissez-faire—tanpa mengkaji kecocokannya terhadap karakter kita,” tutur Prabowo.
Akibatnya, meski tumbuh ekonomi 5% secara konsisten dalam tujuh tahun terakhir (sekitar 35%), dampak pertumbuhan itu tidak menyebar merata, kekayaan terkonsentrasi di 1 % teratas—bukan model keberhasilan.
Tujuan utama pemerintah, yakni kebaikan terbesar bagi sebanyak-banyaknya orang. Untuk itu, kita perlu pemerintahan bersih, bebas korupsi—tidak hanya demi keadilan, tetapi terus mendorong pembangunan yang cepat dan merata.
“Dalam tujuh bulan pemerintahan saya, produksi beras dan jagung meningkat sekitar 50%—angka peningkatan terbesar dalam sejarah Indonesia—dengan cadangan beras mencapai 4,4 juta ton, rekor tertinggi,” pamernya.
Upaya ini dilakukan dengan deregulasi, memangkas regulasi yang menghambat, dan pemberantasan korupsi tegas.
“Hasilnya sudah terlihat, dan saya yakin Indonesia bisa memainkan peran positif dalam hubungan internasional, misalnya melalui keanggotaan BRICS dan New Development Bank, dimana Indonesia diterima dengan cepat didukung Rusia, China, dan Afrika Selatan,” lanjutnya.
