Bisnis.com, JAKARTA — Ketegangan di Los Angeles, California terus meningkat menyusul aksi protes terhadap kebijakan imigrasi Presiden Donald Trump.
Dikutip melalui Reuters, ratusan demonstran berkumpul di luar fasilitas penahanan federal tempat para imigran ditahan, meneriakkan slogan “Free them all!” sebagai bentuk tuntutan pembebasan massal imigran yang ditahan oleh pemerintah AS, pada Senin (9/6/2025).
Aparat kepolisian dan pasukan Garda Nasional membentuk barikade ketat di sekitar gedung tersebut untuk mencegah potensi eskalasi demo. Beberapa insiden kekerasan dilaporkan terjadi selama aksi, termasuk seorang pendukung Trump yang dipukul dan dilempari telur oleh massa. Selain itu, sekelompok orang dilaporkan menembakkan peluru cat dari mobil ke arah gedung federal.
Salah seorang imigran berusia 42 tahun yang berasal dari Meksiko dan Honduras, Marzita Cerrato menyuarakan kekhawatiran dalam aksi tersebut.
“Apa yang terjadi ini berdampak pada setiap orang Amerika, siapa pun yang ingin hidup bebas, tidak peduli sudah berapa lama keluarga mereka tinggal di sini,” ujarnya.
Gelombang protes tak hanya terjadi di Los Angeles. Aksi serupa tercatat berlangsung di sedikitnya sembilan kota lain di Amerika Serikat, termasuk New York, Philadelphia, dan San Francisco, menurut laporan media lokal.
Baca Juga
Pemerintahan Trump menuding kebijakan longgar Presiden Joe Biden menjadi pemicu lonjakan imigrasi ilegal dan menuduh kota-kota yang dikelola Partai Demokrat, seperti Los Angeles, menghalangi upaya deportasi.
Di sisi lain, Trump telah berjanji untuk melakukan deportasi besar-besaran, menargetkan setidaknya 3.000 penangkapan per hari, dan memperketat perbatasan AS-Meksiko.
Meskipun terdapat langkah pengerahan Marinir AS di dalam negeri sangat jarang dilakukan, tetapi preseden sejarah menunjukkan bahwa hal ini mungkin terjadi dalam kondisi darurat.
Sebelumnya, Marinir dikerahkan dalam bencana besar seperti Hurricane Katrina dan serangan 11 September 2001. Namun, tanpa mengaktifkan Insurrection Act, pasukan militer tidak diizinkan melakukan penegakan hukum terhadap warga sipil secara langsung. Mereka hanya dapat ditugaskan untuk melindungi properti dan personel federal.
Insurrection Act, yang terakhir kali digunakan pada kerusuhan Los Angeles tahun 1992 yang memungkinkan militer melakukan intervensi langsung jika terjadi pemberontakan atau kegagalan otoritas lokal dalam menegakkan hukum. Pada saat itu, lebih dari 50 orang tewas dan kerugian ditaksir mencapai US$1 miliar dalam enam hari kekacauan setelah pembebasan empat polisi yang menganiaya Rodney King.
Secara hukum, Presiden dapat mengerahkan militer jika Amerika Serikat menghadapi invasi, pemberontakan, atau ketika aparat biasa dianggap tidak cukup mampu menegakkan hukum. Meski saat ini Trump belum mengaktifkan Insurrection Act, pernyataan dan langkah-langkahnya menunjukkan bahwa opsi tersebut tetap terbuka jika situasi memburuk.
Pemerintah California terus menentang pengerahan pasukan federal ini, menyebutnya sebagai pelanggaran terhadap hukum dan kedaulatan negara bagian.
Namun, Trump menegaskan bahwa keselamatan dan penegakan hukum adalah prioritas nasional, bahkan menyatakan dukungannya terhadap wacana penangkapan Gubernur Gavin Newsom atas dugaan menghalangi kebijakan federal.
Situasi terus berkembang dan ketegangan antara pemerintah pusat dan negara bagian semakin mengarah pada krisis konstitusional yang bisa berdampak besar bagi masa depan kebijakan imigrasi dan hak sipil di Amerika Serikat.
