Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPR RI Puan Maharani mewanti-wanti pemerintah agar tidak terburu-buru dan berhati-hati dalam rencana penulisan ulang atau revisi sejarah Indonesia.
Perlu diketahui, Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon menuturkan bahwa rencana penulisan ulang sejarah Indonesia ini ditragetkan rampung pada Agustus 2025 alias bertepatan dengan HUT ke-80 RI.
“Itu pasti jangan terburu-buru lah. Namanya penulisan sejarah itu harus dilakukan secara hati-hati,” tegas Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (20/5/2025).
Selain itu, Puan juga meminta agar penulisan ulang sejarah ini justru dapat meluruskan sejarah yang ada, bukannya malah mengaburkan suatu sejarah.
“Yang penting jangan ada pengaburan atau penulisan ulang terkait sejarah, tapi kemudian tidak meluruskan sejarah. Jadi jas merah jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Memang sejarah itu pasti ada yang baik, ada yang pahit,” ucapnya.
Dia berharap bahwa ke depannya sejarah itu harus bisa memperlihatkan kepada genereasi muda bahwa Indonesia itu berdiri oleh para pahlawan yang ada.
Baca Juga
“Oleh apapun yang terjadi ya harus tahu kenapa Indonesia berdiri pahit dan getirnya berhasil baiknya itu karena memang sudah banyak sekali hal yang terjadi,” ujarnya.
Lebih jauh, cucu Proklamator RI ini menyebut Komisi X DPR sudah melakukan rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan masyarakat, khususnya sejarawan. Selain itu, DPR juga akan meminta penjelasan detail kepada pemerintah terkait rencana penulisan ulang sejarah Indonesia.
Revisi Sejarah
Sebelumnya, Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengungkapkan penulisan ulang sejarah Indonesia, yang sempat diungkapkannya beberapa waktu lalu, saat ini masih dalam tahap awal.
“Sekarang ini masih dalam tahap awal [revisi sejarah], update temuan-temuan baru, mulai prasejarah sampai yang kontemporer gitu, tentu dengan penguatan-penguatan," kata Fadli di Perpustakaan Ajip Rosidi Bandung dilansir dari Antara, Senin (29/4/2025).
Penulisan ulang sejarah nasional Indonesia ini, kata Fadli, akan melibatkan para sejarawan yang dihimpun dari seluruh Indonesia, termasuk dari perguruan tinggi.
Sejarah Resmi Ditolak
Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia (AKSI) menolak rencana pemerintah yang akan merevisi atau melakukan penulisan ulang sejarah Indonesia.
Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua AKSI, Marzuki Darusman kala dirinya membacakan manifesto AKSI dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi X DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (19/5/2025).
“Kami dari AKSI [Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia] dengan ini menyatakan menolak proyek penulisan 'sejarah resmi’ Indonesia oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia,” ucapnya.
Menurut dia, pemerintah seharusnya fokus dalam menyelesaikan 12 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Penyelesaian kasus HAM perlu dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Terlebih, saat ini ada rencana pemerintah untuk merevisi atau melakukan penulisan ulang sejarah Indonesia.
“Nah bagaimana memulihkan kepercayaan itu? Satu-satunya ialah bahwa bila mana 12 kasus pelanggaran HAM berat yang sudah diakui oleh pemerintah dilakukan bersamaan dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah. Enggak bisa yang 12 perkara itu dimasukkan ke dalam penulisan ulang, tetapi tidak diselesaikan secara real,” katanya di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Senin (19/5/2025).
.jpg?w=300&h=221)
