Bisnis.com, JAKARTA — Kantor Komunikasi Presiden atau Presidential Communication Office (PCO) menyebut pemerintah telah berdialog dengan para mitra pengemudi ojek online (ojol) yang rencananya akan menggelar demo esok hari, Selasa (20/5/2025).
Kepala PCO Hasan Nasbi mengatakan, demo atau unjuk rasa oleh siapapun adalah hak konstitusional warga negara. Dia mengimbau agar demo tidak mengganggu kebutuhan dan kepentingan masyarakat.
Meski demikian, Hasan menyebut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah melakukan dialog dengan para mitra pengemudi ojol. Dia menyebut Kemenhub terbuka untuk mendiskusikan harapan dan aspirasi para mitra pengemudi.
"Jadi kita cari win-win solusinya. Tapi teknisnya ini ada di teman-teman Kementerian Perhubungan yang lebih banyak terkait dengan ini," terang Hasan kepada wartawan di kantor PCO, Jakarta, Senin (19/5/2025).
Adapun Hasan tidak menampik fakta bahwa para mitra pengemudi ojol sudah berkali-kali melakukan unjuk rasa. Akan tetapi, dia menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak konstitusional untuk menyampaikan keinginannya.
Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia menyebutkan sebanyak 25.000 mitra ojek online (ojol) dari Jawa dan Sumatera akan menggelar unjuk rasa di Jakarta, Selasa (20/5/2025).
Baca Juga
Demo disertai seruan pemadaman aplikasi (off bid) yang berpotensi berdampak kepada gangguan layanan yang diterima para pengguna aplikasi Gojek, Grab, dan Maxim. Ketua Umum Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono mengatakan esok hari, sebanyak 25.000 pengemudi ojol roda dua dan roda empat akan menggelar unjuk rasa setidaknya di lima titik di Jakarta.
"[Unjuk rasa] diperkirakan akan dihadiri lebih dari 25.000 massa ojol dari berbagai penjuru kota di Jawa dan sebagian Sumatera serta Jabodetabek yang secara bergelombang telah masuk wilayah Jakarta dan bergabung di beberapa titik-titik basecamp komunitas ojol di 5 wilayah Jakarta,” kata Igun dalam keterangan resmi.
Selain melakukan aksi unjuk rasa, Igun mengatakan akan dilakukan pelumpuhan pemesanan penumpang, pemesanan makanan dan pengiriman barang melalui aplikasi secara massal atau offbid dengan cara mematikan aplikasi pada hari Selasa, 20 Mei 2025 mulai jam 00.00 sampai dengan jam 23.59 WIB.
Adapun beberapa titik aksi yaitu Kementerian Perhubungan, Istana Merdeka, DPR RI, Kantor Aplikator, dan beberapa lokasi yang berhubungan dengan perusahaan aplikator.
"Kami ojol roda dua dan roda empat sedang memperjuangkan hak dan keadilan atas tidak ada ketegasan dari pihak regulator dalam hal ini Pemerintah RI yang mendiamkan terjadinya pelanggaran regulasi secara berlarut-larut sejak tahun 2022 hingga saat ini maka Selasa 20 Mei 2025 adalah puncak kekecewaan rekan-rekan pengemudi online,” jelasnya.
