Bisnis.com, JAKARTA — Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia (AKSI) menolak rencana pemerintah yang akan merevisi atau melakukan penulisan ulang sejarah Indonesia.
Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua AKSI, Marzuki Darusman kala dirinya membacakan manifesto AKSI dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi X DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (19/5/2025).
“Kami dari AKSI [Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia] dengan ini menyatakan menolak proyek penulisan 'sejarah resmi’ Indonesia oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia,” ucapnya.
Mantan Jaksa Agung RI ini melanjutkan, sikap pihaknya menolak rencana ini didasarkan pada lima hal utama. Pertama, rencana ini dinilai untuk melaksanakan suatu proyek masif berupa rekayasa masa lalu bangsa Indonesia dengan tafsir tunggal.
Dalam proses rekayasa itu, lanjutnya, terlihat pemerintah ingin menegakkan suatu rekonstruksi sejarah tertentu, sehingga melahirkan ilusi bahwa pemerintah seolah mendapat mandat bangsa untuk menegakkan sejarah yang dirancangnya.
“Tindakan itu merupakan cara halus pemerintah untuk mengontrol pemikiran rakyat dan memonopoli kebenaran atas sejarah bangsa,” beber Marzuki.
Baca Juga
Kedua, AKSI memandang pemerintah menggunakan sejarah untuk menegakkan suatu tatanan politik atau orde tertentu. Dengan demikian, menjadi sah bagi pemerintah untuk menetapkan secara definitif tentang batasan normatif seperti perilaku, pemikiran, dan pernyataan pendapat masyarakat harus sesuai dengan akseptabilitas pemerintah.
Ketiga, AKSI menilai seluruh kekuasaan pemerintah berjalan dalam spektrum politik atau rentang yang menunjukkan berbagai jenis cara pemerintah menjalankan kekuasaan.
Dalam satu sisi, jangkauan politik terluarnya dibingkai paham otoriterianisme (pemerintahan yang sangat kuat dan tidak memberi banyak kebebasan pada rakyat) dan di sisi lain dibingkai paham totaliterianisme (pemerintahan yang sangat ekstrem, mengontrol seluruh aspek kehidupan rakyat, termasuk pikiran dan keyakinan mereka).
“Totaliterianisme bukanlah akumulasi otoriterisme; sebaliknya otoriterianisme bukanlah totaliterianisme moderat yang bisa ditangkal dan dicegah melalui pengingkaran, dan serangkaian narasi verbal oleh pemerintah,” ucap Sejarawan NU, Imam Aziz dalam kesempatan yang sama.
Keempat, Wakil Ketua AKSI, Sulistyowati Irianto mengatakan seluruh proyek penulisan sejarah Indonesia oleh Kementerian Kebudayaan adalah sebuah sejarah buatan dan interpretasinya berlebih.
“Tindakan ini merupakan suatu tindak pengkhianatan terhadap paham dasar kerakyatan yang dianut bangsa Indonesia, dan menghancurkan memori kolektif tentang kapasitas alamiah dan kekuatan bangsa, untuk mengatasi tantangan eksistensialnya,” tegasnya.
Menurutnya, pemerintah bukanlah satu-satunya penafsir tunggal atas sejarah bangsa karena sebenarnya rakyatlah yang telah menyelamatkan Tanah Air dari kungkungan kolonialisme, pertarungan ideologisme, dan dominasi otoriterianisme.
Terakhir, AKSI menyoroti bahwa sejarah bangsa Indonesia telah menjadi rujukan sejarah dunia, tentang bagaimana pengalaman pahit bangsa Indonesia sebagai instrumen sejarah yang bertujuan memuliakan kekuasaan.
“Menunjukkan bahwa penggelapan sejarah akan membawa petaka bagi bangsa Indonesia. Maka, penjamahan sejarah sekecil apa pun oleh kekuasaan apalagi penulisan sejarah tunggal Indonesia oleh Kementerian Kebudayaan perlu dihentikan dan ditolak!” tegas salah satu anggota AKSI.
