Bisnis.com, Jakarta — DPP PDIP mengapresiasi Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang batal merilis Sejarah Indonesia baru pada HUT RI ke-80 pada Minggu (17/8/2025).
Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan jika Sejarah Indonesia baru itu dirilis oleh pemerintahan, maka masyarakat akan gaduh karena ada banyak sejarah yang dianggap tidak sesuai dengan fakta sejarah.
"Jadi dari berbagai upaya masukan agar sejarah dapat ditulis dengan benar, lalu ini didengarkan akhirnya penulisan sejarah yang menimbulkan kontroversi ini ditunda," tuturnya di Jakarta, Senin (18/8/2025).
Hasto menegaskan bahwa pihaknya juga telah membentuk Badan Nasional Sejarah Partai DPP PDI-Perjuangan agar memberi kontribusi kepada negara untuk belajar lagi tentang sejarah.
"Badan ini akan memberikan kontribusi agar bangsa ini dapat belajar dari sejarah, lalu menatap masa depan yang jauh lebih optimis setelah melihat kebenaran sejarah itu," katanya.
Dia memastikan PDIP bakal terus memberikan kontribusi terkait penulisan ulang sejarah Indonesia sesuai arahan dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Baca Juga
"Mari kita semua melihat penulisan sejarah dengan kebenaran melalui kajian akademis dan melihat sejarah secara komprehensif," ujarnya.
Berdasarkan catatan Bisnis, buku penulisan ulang sejarah Indonesia dipastikan batal dirilis pada 17 Agustus 2025 atau bertepatan dengan momen Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan RI.
Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyebut bahwa 17 Agustus 2025 yang ditetapkan sebelumnya merupakan tenggat waktu (deadline) dari penulisan buku sejarah Indonesia versi terbaru. Dia pun menepis anggapan bahwa tidak dirilisnya buku sejarah Indonesia pada momen HUT ke-80 Kemerdekaan RI bukan karena ditunda.
"Bukan ditunda. Memang belum selesai karena rancangannya itu penulisannya selesai 17 Agustus [2025]. Itu deadline yang kami berikan dan sudah selesai," katanya saat ditemui di Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Jakarta, Sabtu (16/8/2025).
Fadli mengatakan proses penyusunan buku sejarah Indonesia kini tengah memasuki proses editing. Dalam proses editing tersebut, akan ditambahkan pula masukan-masukan yang disampaikan oleh masyarakat di kalangan akademik dari sejumlah diskusi publik yang telah digelar oleh Kemenbud.
