Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Kemendes Sebut 3.264 Desa Belum Dialiri Listrik, Ini Dampaknya

Kemendes menyebut ada 3.264 desa yang tidak teraliri listrik. Menurutnya, hal ini tentu berpengaruh terhadap sektor pendidikan.
Petani mengangkat tembakau yang telah dijemur di Desa Banyuresmi, Sukasari, Kabupaten Sumedang, Senin (20/6/2022). Bisnis/Rachman
Petani mengangkat tembakau yang telah dijemur di Desa Banyuresmi, Sukasari, Kabupaten Sumedang, Senin (20/6/2022). Bisnis/Rachman

Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Taufik Madjid menyebut ada 3.264 desa yang tidak teraliri listrik. Menurutnya, hal ini tentu berpengaruh terhadap sektor pendidikan.

Dia melanjutkan, meskipun melalui perhitungan rasio elektrifikasi desa-desa itu dikategorikan sudah berlistrik, tetapi sebaran dan durasinya perlu dicek. Hal ini dikarenakan ada banyak yang terdata menerima aliran listrik, tetapi kenyataannya desa-desa itu hanya menerima listrik selama 4 hingga 12 jam per hari.

Adapun, hal tersebut Taufik beberkan saat menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) Panja Pendidikan di daerah 3T dan daerah marginal bersama Komisi X DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (19/5/2025).

“Kalau tidak berlistrik, bagaimana anak mau belajar? Bagaimana menyelesaikan PR? Ataupun sekarang kita bicara dengan peningkatan IT, misalnya punya internet, tapi mana akses sinyalnya kalau listriknya, HP-nya juga atau yang lain tidak bisa. Nah ini menjadi kendala kita semua,” terangnya.

Selain masalah listrik, Taufik juga membahas soal dana desa yang diterima oleh masing-masing desa sangat bervariatif dan dialokasikan untuk banyak program prioritas nasional, sehingga postur dana untuk membiayai sektor pendidikan dinilai masih belum optimal. 

“Dari struktur dan postur dana desa yang kecil itu, dan kemudian banyak program prioritas yang masuk di desa, akhirnya, mohon izin, kami harus sampaikan bahwa untuk sektor pendidikan, masih sangat terbatas,” jelasnya.

Sebab itu, dia memandang di samping hanya mengandalkan dana desa, sumber-sumber pendanaan lainnya seperti APBD atau APBN diharapkan bisa lebih besar untuk mengentaskan permasalahan pendidikan di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).

“Nah ini yang menjadi hal-hal penting yang menjadi mestinya rekomendasi kita semua agar sektor pendidikan ataupun layanan-layanan lainnya, terutama daerah 3T, desa-desa tertinggal dan sangat tertinggal menjadi perhatian kita semua,” tutupnya.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Editor : Edi Suwiknyo
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper