Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah menegaskan bahwa fokus utama dalam upaya pemberantasan premanisme bukanlah pada organisasi masyarakat (ormas), melainkan pada tindakan yang merugikan, mengintimidasi, dan mengganggu iklim usaha di Tanah Air.
Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi saat menjawab pertanyaan mengenai sejauh mana efektivitas penegakan hukum terhadap premanisme dan mengapa belum menyentuh ormas tertentu.
“Teman-teman, yang dikejar oleh pemerintah itu adalah aksi premanisme. Terutama yang mengganggu proses bisnis. Jadi investor takut masuk ke kita. Orang-orang yang ingin berusaha itu takut untuk berusaha di kita karena ada biaya-biaya tambahan dan beban-beban tambahan akibat aksi dan ulah premanisme. Jadi yang mengganggu itu adalah premanismenya,” katanya di agenda Gempita Double Check Live Stream, Sabtu (17/5/2025).
Hasan menekankan pentingnya membedakan antara ormas sebagai entitas legal dan tindakan premanisme yang bisa saja dilakukan oleh individu ataupun kelompok tertentu—baik yang terorganisir maupun tidak.
Dia menegaskan bahwa pemerintah tidak melakukan pendekatan generalisasi terhadap ormas.
“Kalau bicara ormas, ormas itu banyak. NU ormas, Muhammadiyah ormas, IDI ormas. Kita nggak akan melihat ini pukul rata. Kalau ormas adalah ormas. Gempita, ormas. Jadi kalau pertanyaannya kenapa tidak menyentuh ormas, yang ingin diatasi dan dihilangkan oleh pemerintah adalah aksi premanisme. Tindakan premanisme. Mau dia individual, mau dia berorganisasi, itu yang ingin nanti dihilangkan oleh pemerintah,” jelas Hasan.
Dalam rangka menghadapi persoalan ini secara sistematis, Hasan mengungkapkan bahwa pemerintah tengah membentuk tim khusus untuk menangani aksi-aksi premanisme.
Dia menyampaikan bahwa proses ini tidak instan, dan memerlukan pendekatan yang bijak serta berkelanjutan.
“Dan hari ini pemerintah sedang membentuk tim khusus untuk mengatasi ini. Dan ini tentu nggak hari ini direncanakan, besok kejadian nggak. Itu perlu proses. Dan bagaimanapun mereka kan juga anak-anak bangsa Indonesia yang perlu dicarikan jalan keluar. Dibina, diarahkan untuk kerja-kerja yang lebih produktif. Kan dia sumber daya manusia, kita juga bisa dibina dan dilatih,” ujarnya.
Hasan pun mencontohkan peran tokoh publik seperti Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang kerap terlibat langsung dalam membina dan mendisiplinkan masyarakat yang terjerat tindakan negatif.
“Kang Deddy Mulyadi kan juga yang nakal, ayo dibawa ke barak. Kalau sekarang nggak mau sekolah aja, divideoin, dilaporin ke Kang Deddy. Ini bagian dari upaya kita bersama sebagai sebuah bangsa untuk menghilangkan hambatan-hambatan dalam berusaha,” ucapnya.
Tujuan akhir dari pemberantasan aksi premanisme, menurut Hasan, adalah menciptakan iklim usaha yang kondusif dan membuka lebih banyak lapangan kerja. Ia meyakini bahwa dengan lingkungan yang sehat untuk berbisnis, para pelaku premanisme pun bisa diarahkan ke jalur yang lebih produktif dan legal.
Oleh sebab itu, Hasan berharap masyarakat bisa memahami bahwa yang menjadi sasaran penindakan adalah tindakan, bukan identitas atau afiliasi organisasi. Pendekatan hukum akan tetap dijalankan secara selektif, adil, dan berdasarkan prinsip pembinaan serta pencegahan.
“Supaya investasi masuk di sini, orang-orang senang berusaha di sini. Sehingga kalau orang senang berusaha, lapangan kerja bisa terbuka. Kalau lapangan kerja bisa terbuka, yang tadinya nggak kerja dan berusaha untuk jadi preman, siapa tahu tertarik untuk, atau bisa diarahkan untuk bisa bekerja dengan resmi,” pungkas Hasan.
.jpg?w=300&h=221)
