Bisnis.com, JAKARTA -- Mahkamah Agung (MA) melakukan mutasi kepada 41 orang hakim Pengadilan Tinggi (PT) dan Pengadilan Negeri (PN) di Indonesia.
Salah satu hakim yang dimutasi yakni mantan anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) Albertina Ho.
Sekadar informasi, perempuan yang sebelumnya menjabat Dewas KPK jilid I itu mengakhiri tugasnya di lembaga tersebut pada akhir 2024 lalu. Kemudian, Albertina ditunjuk menjadi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Banten.
Kemudian, sesuai dengan mutasi yang disepakati berdasarkan hasil rapat pimpinan MA 9 Mei 2025, Albertina menjadi salah satu hakim yang digeser pos jabatannya. Kini dia ditugaskan sebagai Wakil Ketua PT Jakarta.
Saat dihubungi, Juru Bicara (Jubir) MA Hakim Yanto membenarkan terkait dengan 41 mutasi hakim PT dan PN.
"Betul," ujarnya saat dikonfirmasi, Minggu (11/5/2025).
Baca Juga
Berikut daftar lengkap 41 hakim yang dimutasi:
1. Herri Swantoro dari Ketua PT Jakarta menjadi Ketua PT Yogyakarta
2. Nugroho Setiadji dari Ketua PT Palembang menjadi Ketua PT Jakarta
3. Herdi Agusten dari Ketua PT Jambi menjadi Ketua PT Palembang
4. Ifa Sudewi dari Ketua PT Gorontalo menjadi Ketua PT Jambi
5. Suwidya dari Ketua PT Bangka Belitung menjadi Ketua PT Kalimantan Timur
6. Roki Panjaitan dari Ketua PT Sulawesi Tenggara menjadi Ketua PT Tanjungkarang
7. Andi Isna Renishwari Cinrapole dari Ketua PT Sulawesi Barat menjadi Ketua PT Sulawesi Tenggara
8. Budi Santoso dari Ketua PT Papua Barat menjadi Ketua PT Padang
9. Diah Sulastri Dewi dari Ketua PT Palangkaraya menjadi Ketua PT Riau
10. Yapi dari Wakil PT Jawa Tengah menjadi Ketua PT Gorontalo
11. Artha Theresia dari Wakil PT Jakarta menjadi Ketua PT Bangka Belitung
12. Abd Halim Amran dari Wakil PT Denpasar menjadi Ketua PT Sulawesi Barat
13. Wayan Karya dari Wakil PT Bandung menjadi Ketua PT Papua Barat
14. Pudjiastuti Handayani dari Wakil PT Yogyakarta menjadi Ketua PT Palangkaraya
15. Aviantara dari Wakil PT Kalimantan Timur menjadi Wakil Ketua PT Jawa Tengah
16. Albertina Ho dari Wakil PT Banten menjadi Wakil Ketua PT Jakarta
17. Moh. Muchlis dari Wakil PT Palembang menjadi Wakil Ketua PT Banten
18. Syahlan dari Wakil PT Riau menjadi Wakil Ketua PT Bandung
19. Sutio Jumagi Akhirno dari Wakil PT Nusa Tenggara Barat menjadi Wakil Ketua PT Yogyakarta
20. Andreas Purwantyo Setiadi dari Wakil PT Jambi menjadi Wakil Ketua PT Palembang
21. Isnurul Syamsul Arif dari Wakil PT Pontianak menjadi Wakil Ketua PT Denpasar
22. Suprapti dari Wakil PT Bangka Belitung menjadi Wakil Ketua PT Nusa Tenggara Barat
23. Agus Rusianto dari Wakil PT Sulawesi Tenggara menjadi Wakil Ketua PT Riau
24. Abdul Azis dari Wakil PT Banda Aceh menjadi Wakil KetuaPT Jambi
25. Erwin Djong dari Wakil PT Banjarmasin menjadi Wakil Ketua PT Pontianak
26. Lukman Bachmid dari Wakil PT Gorontalo menjadi Wakil Ketua PT Banjarmasin
27. Alfa Ekotomo tetap sebagai Hakim PN Klaten
28. Muhamad Nuzulul Kusindiardi tetap sebagai Hakim PN Malang
29. Katharina Melati Siagian tetap sebagai Hakim PN Depok
30. Halima Uma Ternate tetap sebagai Hakim PN Surabaya
31. Yusuf Pranowo dari Hakim PN Jakarta Pusat menjadi Hakim Tinggi PT Ambon
32. Buyung Dwikora dari Hakim PN Jakarta Pusat menjadi Hakim Tinggi PT Jayapura
33. Chitta Cahyaningtyas dari Hakim PN Jakarta Timur menjadi Hakim Tinggi PT Ambon
34. Sutarno dari Hakim PN Jakarta Barat menjadi Hakim Tinggi PT Maluku Utara
35. Suparman dari Hakim PN Jakarta Pusat menjadi Hakim Tinggi PT Papua Barat
36. Slamet Widodo dari Hakim PN Jakarta Utara menjadi Hakim Tinggi PT Maluku Utara
37. Raden Ari Muladi dari Hakim PN Jakarta Selatan menjadi Hakim Tinggi PT Jayapura
38. Tri Yuliani dari Hakim PN Jakarta Timur menjadi Hakim Tinggi PT Ambon
39. Esthar Oktavi dari Hakim PN Jakarta Barat menjadi Hakim Tinggi PT Papua Barat
40. Dinahayati Syofyan dari Hakim PN Jakarta Barat menjadi Hakim Tinggi PT Ambon
41. Eko Aryanto dari Hakim PN Jakarta Pusat menjadi Hakim Tinggi PT Papua Barat.
Ke depan, para hakim yang dimutasi itu diminta untuk melengkapi sejumlah data seperti laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), data keluarga KP4 (DRH), hingga informasi bank dan nomor rekening. Data tersebut harus dilengkapi dalam waktu dua pekan ke depan.
