Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyoroti bagaimana Indonesia selama bertahun-tahun mengikuti arus kebijakan global yang ditentukan oleh kekuatan besar dunia.
Orang nomor satu di Tanah Air itu menggambarkan Indonesia selama beberapa dekade terakhir sebagai “the good boy”, alias selalu mengikuti arahan lembaga internasional seperti Bank Dunia (World Bank), Dana Moneter Internasional (IMF), hingga rezim globalisasi dan perdagangan bebas.
“Sekian puluh tahun kita menjadi the good boy. Ada negara yang besar, negara kuat bilang ke kiri, ya monggo. Bilang kanan, monggo, kita ikut. World Bank kita ikut, IMF kita ikut, tetapi globalisasi kita ikut. Tetapi sekarang yang menanggalkan, yang meninggalkan sistem yang mereka bangun, ya mereka sendiri. Free trade monggo. Kita bingung jadinya,” tuturnya di Kantor Presiden, Senin (5/5/2025).
Presiden Ke-8 RI itu juga menyinggung bagaimana perubahan drastis dalam kebijakan ekonomi global saat ini membuat para ekonom di seluruh dunia, termasuk Indonesia, harus kembali belajar dari awal.
“Yang dibilang Menkeu, Menkeu sedang di luar negeri ya, sekarang ekonom-ekonom yang sudah belajar sekian puluh tahun harus belajar lagi. Dan memang perlu kita belajar lagi,” tambahnya.
Namun, di tengah kegamangan tersebut, Prabowo menekankan bahwa Indonesia sudah memiliki pedoman kuat dalam bentuk Undang-Undang Dasar 1945, yang dirancang oleh para pendiri bangsa yang langsung merasakan penderitaan akibat penjajahan dan campur tangan asing.
Baca Juga
“Kalau saya, kita punya UUD 1945, yang merancang itu mereka-mereka yang melihat dan merasakan, oh imperialisme kayak gini, penjajahan kayak gini. Mengalami Belanda, Jepang, mengalami pergolakan mungkin 25—28 tahun. Mungkin 28 tahun kita merdeka tidak pernah berhenti dari campur tangan asing,” tegas Presiden.
Kepala negara menegaskan pentingnya bangsa Indonesia untuk memahami sejarah penjajahan dan kembali pada kekuatan konstitusi, khususnya UUD 1945, dalam menghadapi dinamika global.
Dalam pidatonya, dia mengingatkan bahwa Indonesia lahir dari perjuangan melawan imperialisme dan kolonialisme, dan karenanya tidak boleh melupakan akar sejarah tersebut.
“Pendiri-pendiri bangsa kita mengalami penjajahan imperialis, dua imperialisasi: Barat [Belanda] dan Jepang. Sekarang kita baik. Dan kita harus baik. Kita tidak mau dendam dengan bangsa Belanda, kita tidak dendam dengan bangsa Jepang, tapi kita pernah dijajah, ditindas, kekayaan kita diambil terus menerus, rakyat yang banyak dipertahankan agar tidak menikmati pendidikan, agar tidak boleh ikut dalam perdagangan,” ujar Presiden Prabowo.
Tidak hanya itu, dia juga menyinggung beberapa peristiwa sejarah seperti Peristiwa Madiun dan pemberontakan DI/TII, yang menurutnya tidak lepas dari keterlibatan asing, termasuk Belanda.
“Peristiwa Madiun seolah-olah itu komunis, ternyata yang membawa Muso dan unsur-unsurnya adalah Belanda, difasilitasi Belanda. Belanda kuasai Batavia, semua lapangan terbang dikuasai, bagaimana dia bisa sampai Madiun? DI/TII, dokumen keluar, Belanda bahkan buka DI/TII. Snouck Hurgronje juga, sandi yudha, intelnya Belanda,” ujarnya.
Presiden kemudian mengajak seluruh komponen bangsa untuk kembali meneguhkan komitmen terhadap Pasal 33 UUD 1945, sebagai fondasi ekonomi nasional.
Dia menyatakan, pasal ini sangat relevan dan juga tercermin dalam sistem ekonomi negara-negara yang sedang bangkit di dunia.
“Saya sampaikan terus karena kembali, kita punya kekuatan UUD 1945, khususnya di bidang ekonomi adalah Pasal 33. Kalau disimak, setiap negara yang sedang bangkit punya semacam Pasal 33,” pungkas Prabowo.
