Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk membela hak-hak buruh, tetapi juga mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan dengan kepentingan pengusaha.
Dalam pidatonya di Sidang Kabinet Paripurna, Prabowo menyerukan semangat kerja sama antara buruh dan pengusaha demi kepentingan nasional.
“Buruh kita akan bela, karena anda anak-anak kami. Tapi ingat, kita juga harus mengerti kepentingan pengusaha. Mereka yang punya pabrik. Kalau mereka merasa susah, mereka bisa angkat kaki dari sini,” ujarnya di kantor Presiden, Senin (5/5/2025).
Menurutnya, ada aspirasi dari kalangan buruh sendiri agar pemerintah mempertemukan perwakilan buruh dan pengusaha untuk berdialog secara langsung.
“Bahkan dari pemimpin buruh datang ke saya, ‘Pak kalau bisa kumpulkan 150 tokoh buruh dan 150 pengusaha, mari kita bahas kesulitan kami bersama-sama.’ Ini semangat Indonesia incorporated,” ungkapnya.
Prabowo juga menegaskan bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran besar untuk membantu rakyat miskin, termasuk buruh, tanpa mengubah kebijakan warisan pemerintahan sebelumnya.
Baca Juga
“Program-program untuk rakyat miskin saya tidak ubah, tidak saya kurangi. Totalnya lebih dari Rp500 triliun. Termasuk subsidi listrik,” tegasnya.
Bantuan tersebut mencakup Program Keluarga Harapan, bantuan langsung tunai, serta program makan bergizi gratis yang pada akhir tahun ini akan menghabiskan anggaran sekitar Rp170 triliun.
“Total investasi pemerintah untuk membantu masyarakat kelas bawah hingga menengah mencapai lebih dari US$40 miliar. Ini keberpihakan nyata,” katanya.
Presiden Ke-8 RI itu juga mengungkap langkah tegas dalam sektor pertanian dengan memangkas sistem distribusi pupuk yang sebelumnya dinilai rumit.
“Distribusi pupuk sekarang langsung dari pabrik ke kelompok tani. Kita tinggalkan 144 aturan yang bikin ruwet. Tidak perlu izin gubernur atau bupati lagi,” jelasnya.
Selain itu, dia mengingatkan pengusaha penggilingan padi agar tidak membeli gabah dari petani dengan harga rendah.
“Saya wajibkan penggiling padi membeli dengan harga dasar. Kalau ada yang bandel, izinnya saya cabut. Saya tidak main-main. Karena saya diberi mandat oleh UUD 1945 Pasal 33,” tegasnya.
Menutup pernyataannya, Prabowo menekankan bahwa Indonesia saat ini telah menjadi negara kesejahteraan (welfare state) dalam arti sebenarnya, dengan ratusan kebijakan pro-rakyat yang terus dijalankan.
“Ini bukan slogan. Kita adalah welfare state yang nyata. Pemerintah hadir membantu rakyat kecil dengan kebijakan riil, bukan basa-basi,” pungkas Prabowo.
