DKPP: Indikasi Politik Uang Muncul di PSU Pilkada

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Heddy Lugito membeberkan beberapa kasus krusial yang ada dalam pemungutan suara ulang (PSU).

Annisa Nurul Amara - Bisnis.com

Senin, 5 Mei 2025 | 13:33

Kemendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP rapat bersama Komisi II DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (10/3/2025)/Bisnis-Annisa Nurul Amara

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Heddy Lugito membeberkan beberapa kasus krusial yang ada dalam pemungutan suara ulang (PSU) pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Salah satunya, berkaitan soal indikasi politik uang.

Menurut dia, persoalan politik uang di PSU justru semakin mengemuka. Dia menyinggung di Kabupaten Magetan misalnya, tingkat partisipasi pemilih besar karena mencapai 78,27%, bahkan calon pemilih sudah datang mengantre sejak pukul 07:00 WIB.

“Selain mengindikasikan partisipasi yang tinggi tapi juga mengindikasikan yang lain. Wong waktu Pilkada awal juga enggak seperti itu, tapi Pilkada ulang justru antriannya panjang untuk ikut Pilkada,” singgungnya saat rapat kerja (raker) dengan Komisi II DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/5/2025).

Dia berpandangan demikian lantaran indikasi itu tercermin dalam pengaduan ke DKPP pasca Pilkada. Dalam catatannya, di Kabupaten Barito Utara saja ada 3 pengaduan, salah satunya pengaduan soal indikasi politik uang.

“Kabupaten Barito Utara ini terkait dengan soal pengaduannya ada indikasi politik uang dan sebagainya,” ungkap dia.

Selain masalah politik uang, Heddy mengatakan permasalahan lainnya adalah persyaratan calon yang berkaitan dengan ijazah dan persoalan pemenuhan syarat dua kali periode masa jabatan yang beda penafsiran antara MK dan putusan Komisi Pemilihan Umum (KPU).