Menhan Tegaskan Pemerintah Solid, Hormati Usul Purnawirawan TNI Ganti Wapres

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pertahanan (Menhan) RI, Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan usulan Forum Purnawirawan Prajurit TNI soal penggantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, tidak mengganggu soliditas pemerintah.

Menurut dia, soliditas pemerintahan bisa terlihat saat semua masyarakatnya bersatu, karena saat ini yang paling penting adalah rakyat.

“Enggak ada [ganggu soliditas pemerintahan]. Soliditas pemerintahan itu sudah terlihat di mana rakyat bersatu, rakyat yang penting itu adalah urusan pangan papan dan sandang sudah selesai,” ungkapnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/4/2025).

Kementerian Pertahanan, lanjutnya, akan mengkaji lebih dalam usulan-usulan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Sjafrie menghormati pemikiran-pemikiran dari para senior purnawirawan TNI.

“Kita mendengar semua masukan dari para senior-senior purnawirawan untuk kita kaji lebih mendalam mana yang produktif dan mana yang mungkin, belum bisa kita adakan pembahasan lebih lanjut, kita menghormati apa yang menjadi pemikirannya para sesepuh,” jelas dia.

Sebelumnya, Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto membenarkan satu dari delapan poin dalam tuntutan Forum Purnawirawan Prajurit TNI adalah usulan untuk mengganti Wakil Presiden Gibran melalui MPR.    

“Iya, kan ada kan delapan poin itu, kan sudah beredar di medsos ya. Sudah banyak berita yang muncul maka inilah ya sikap presiden bukan mengacaukan tapi tetap menghargai karena kita paham bahwa perbedaan itu ada, ada yang pro, ada yang kontra,” ujar Wiranto, yang juga merupakan pensiunan TNI dengan jabatan akhir Panglima ABRI (sebelum diganti TNI).    

Wiranto menilai perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam demokrasi, namun diharapkan tidak menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat.    

“Perbedaan itu jangan sampai mengeruhkan suasana pada saat kita sedang menghadapi banyak-banyak tantangan. Saya kira itu pesan presiden," ucapnya.    

Pria yang juga Mantan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) itu menekankan, delapan poin tersebut adalah usulan yang ditujukan kepada presiden, yang tentu akan dipertimbangkan dengan matang sebelum diberikan tanggapan.    

“Itu kan usulan, usulan dari para Forum Purnawirawan TNI ya. Ditujukan kepada presiden gitu kan. Nah presiden kan tidak buru-buru merespons karena dengan alasan yang saya sebutkan tadi. Itu ya," pungkas Wiranto.