Tuntutan Veteran TNI
Sekadar informasi, Forum Purnawirawan Prajurit TNI memang mengeluarkan pernyataan sikap resmi yang memuat delapan poin penting terkait kondisi politik, hukum, dan pemerintahan Indonesia saat ini.
Pernyataan tersebut ditandatangani oleh sejumlah tokoh purnawirawan tinggi TNI, termasuk Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, dan Marsekal TNI (Purn) Hanafi Asnan, serta disetujui oleh Jenderal (Purn) TNI Try Sutrisno.
Dalam pernyataan yang bertajuk “Pernyataan Sikap Purnawirawan Prajurit TNI”, mereka mengajukan tuntutan agar Indonesia kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 versi asli sebagai landasan hukum politik dan tata tertib pemerintahan.
Mereka juga menyatakan dukungan terhadap program kerja “Kabinet Merah Putih” yang dikenal dengan nama ASTA CITA, namun menolak kelanjutan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru.
Selain itu, mereka meminta dihentikannya proyek-proyek strategis nasional seperti PSN PIK 2 dan PSN Rempang yang dinilai merugikan masyarakat serta berdampak buruk pada lingkungan.
Forum ini juga menyerukan penghentian tenaga kerja asing asal Tiongkok yang bekerja di Indonesia, dan meminta agar mereka dipulangkan ke negara asal. Di sisi lain, mereka mendesak pemerintah untuk melakukan penertiban terhadap pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan UUD 1945 Pasal 33 Ayat 2 dan 3.
Baca Juga
Salah satu poin yang menimbulkan perhatian adalah seruan reshuffle kabinet, khususnya terhadap menteri yang diduga terlibat dalam kejahatan korupsi. Mereka juga meminta penindakan tegas terhadap pejabat negara dan aparat yang masih terikat dengan kepentingan mantan Presiden RI ke-7, Joko Widodo.
Poin lainnya adalah desakan agar fungsi KAMTIBMAS (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) dikembalikan ke Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri. Terakhir, mereka mengusulkan kepada MPR untuk mengganti Wakil Presiden sebagai respon terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang dianggap melanggar hukum acara.
Pernyataan ini telah ditandatangani oleh 102 jenderal, 74 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel purnawirawan TNI.
Sorotan Kepada Gibran
Sorotan terhadap posisi Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka terus mencuat seiring pernyataan keprihatinan dari sejumlah purnawirawan TNI mengenai etika dan kualitas kepemimpinan nasional. Isu ini dinilai sebagai preseden baru dalam sejarah politik Indonesia.
Analis komunikasi politik sekaligus pendiri Lembaga Survei KedaiKOPI Hendri Satrio menilai bahwa kekhawatiran para purnawirawan tidak muncul tanpa alasan.
Dia menyebut isu pelanggaran etika sebagai salah satu titik awal munculnya gelombang kritik terhadap sosok Wapres terpilih.
“Ya kan, awal muasalnya kan keprihatinan para purnamirawan TNI ini ya terhadap Kebhinekaan Nasional, gitu ya tentang isu, apa namanya, etika yang dilanggar. Itu kan artinya memang terbukti, ada pelanggaran etika,” ujarnya saat dihubungi Bisnis, Selasa (29/4/2025).
Lebih lanjut, dua juga menyoroti aspek kualitas kepemimpinan yang dianggap berbeda dibanding para pendahulu.
“Dan terus kemudian memang kualitas, yang tidak bisa dibohongi. Ada perbedaan kualitas yang sangat jauh antara Wapres yang sekarang dengan wapres-wapres sebelumnya dicitrakan begitu, gitu,” tambahnya.
Kendati demikian, Hendri memandang bahwa situasi tersebut tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap jalannya pemerintahan Prabowo Subianto.
“Nah, kalau ditanya dampaknya kepemerintahan Prabowo,mestinya sih enggak ada ya karena kan Wapres kan bukan yang utama, gitu,” katanya.
Meski tak berpengaruh langsung ke stabilitas pemerintahan, Hendri mengakui bahwa suhu politik nasional menjadi lebih dinamis.
“Nah, kemudian apakah ini jadi memanas, ya tentu menjadi lebih hangat dari sebelumnya karena saat ini kan posisi wapres ini sedang diuji, ini kan baru pertama di Indonesia, ya ada, apa namanya, wapres yang dipertanyakan kualitasnya, gitu,” ujarnya.
Dia juga menyebut bahwa keprihatinan purnawirawan TNI mencerminkan kekhawatiran mendalam terhadap skenario kepemimpinan jika presiden berhalangan tetap.
“Dan dianggap membuat, ya ini kan keprihatinannya para purnawirawan itu kan berandai-andai, kan misalnya presiden berhalangan tetap gimana, dan lain-lain,” ucap Hendri.
Menurutnya, ruang untuk merespons keprihatinan ini berada di tangan lembaga legislatif. “Nah, ini yang bisa merespon jadi atau tidak, tuh adanya di legislatif, di DPR dan di MPR,” jelasnya.
Menanggapi pernyataan politikus PAN Hedi Soeparno yang menyatakan dukungan solid terhadap Gibran, Hendri menilai dinamika politik masih bisa berubah.
“Kemarin Hedi Soeparno bilang solid ke Gibran, tapi kan per hari ini, ya kalau kemudian memang ada gelombang yang menginginkan pergantian itu terjadi, ya maka bisa saja diganti, walaupun di dalam undang-undangan sulit, ya, kecuali ada pelanggaran berat, gitu, atau ya memang wapres-nya dengan penuh kesadaran menurunkan diri sendiri,” pungkas Hendri.
