Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani menilai diperlukan deklarasi bersama sebagai bentuk komitmen kolektif untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina secara aksi yang lebih konkret.
Hal ini disampaikannya saat menghadiri forum diskusi kelompok parlemen negara-negara pendukung kemerdekaan Palestina, The Group of Parliaments in Support of Palestine, yang berlangsung di Istanbul, Turki pada Jumat (18/4/2025) sore waktu setempat.
“Kami telah membahas panjang lebar tentang pentingnya kolaborasi dalam mendukung perjuangan Palestina. Saya menekankan bahwa kata-kata dan komitmen ini harus segera diwujudkan dalam tindakan nyata,” katanya lewat rilisnya, Sabtu (19/4/2025).
Deklarasi bersama itu menyerukan agar parlemen-parlemen dunia mendorong pemerintah mereka mengambil langkah konkret dalam mewujudkan keadilan bagi rakyat Palestina. Kelompok ini juga bertekad mengintegrasikan isu Palestina dalam kerja-kerja parlemen regional dan internasional.
Lebih jauh, kelompok parlemen ini juga menyuarakan dukungan terhadap Lembaga Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA) dan mendorong kontribusi politik, hukum, dan finansial dari negara-negara anggota.
"Pada saat yang sama, kita harus mengambil langkah maju dan jelas yang memastikan upaya yang berkelanjutan dan terkoordinasi di masing-masing parlemen," sebut perempuan pertama yang menjabat sebagai ketua DPR itu.
Baca Juga
Deklarasi juga mendesak Israel menghormati hak-hak warga Palestina, menghentikan agresi di wilayah pendudukan termasuk Jalur Gaza dan Tepi Barat, serta membuka akses bantuan kemanusiaan. Kelompok ini juga menuntut gencatan senjata permanen dan implementasi penuh atas perjanjian yang dideklarasikan pada 15 Januari 2025 dengan mediasi Mesir, Qatar, dan AS.
Kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), kelompok ini menyerukan pelaksanaan tanggung jawab penuh atas perdamaian dan keamanan kawasan serta penerapan sanksi terhadap aktivitas ilegal Israel di wilayah pendudukan.
"Memperkuat koordinasi antar-parlemen adalah krusial. Kita harus bersatu di forum parlemen internasional, berbicara dengan satu suara, dan mengambil tindakan terkoordinasi," tuturnya.
Dalam forum itu pula, disepakati pembentukan Kelompok Parlemen Bela Palestina sebagai forum informal tanpa Sekretariat formal, guna memberi fleksibilitas gerak dan respons cepat terhadap perkembangan situasi di lapangan.
"Saya sepenuhnya mendukung usulan yang diajukan oleh Parlemen Turki untuk mempertahankan Kelompok ini sebagai forum informal, tanpa perlu Sekretariat formal. Struktur ini memungkinkan kita untuk bertindak dengan fleksibilitas yang lebih besar, dan menanggapi dengan cepat perkembangan di lapangan," tuturnya.
Kelompok ini juga menyambut baik rencana rekonstruksi Gaza yang diusulkan Mesir, didukung Liga Arab dan OKI. Selain itu, forum juga menyerukan pengakuan penuh terhadap keanggotaan Palestina di PBB, serta mendorong negara-negara yang belum mengakui Palestina untuk segera melakukannya.
Cucu Proklamator RI Sukarno itu juga menekankan perlunya memperluas jangkauan forum ini dengan berupaya untuk melibatkan lebih banyak negara terutama dari Eropa dan Amerika Latin sehingga kita dapat memperluas pengakuan global terhadap Palestina di luar 149 negara saat ini.
"Koalisi yang lebih besar dan lebih inklusif akan memperkuat pengaruh dan memperbesar posisi dalam mengadvokasi keadilan dan perdamaian di Palestina," lanjutnya.
Mantan Menko PMK ini juga mengusulkan agar pertemuan selanjutnya fokus pada isu-isu tematik seperti pembangunan kapasitas Otoritas Palestina, kesehatan dan pendidikan warga Palestina, serta rekonstruksi Gaza.
"Kita harus bertindak pada dua sisi, menghentikan agresi dan memberdayakan rakyat Palestina untuk membangun masa depan yang stabil dan mandiri. Bersama melalui persatuan, strategi, dan upaya yang gigih, saya yakin bahwa kita dapat memberikan kontribusi nyata bagi perjuangan Palestina," tandas Puan.
