Bisnis.com, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi Korea Selatan menyetujui pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol akibat kegagalannya dalam menerapkan darurat militer. Negeri Gingseng ini akan mempercepat pemilihan presiden, yang kemungkinan akan digelar awal Juni.
Melansir Yonhap News, Jumat (4/4/2025), menurut ketentuan hukum, pilpres luar biasa harus diadakan dalam waktu 60 hari setelah putusan pengadilan. Selain itu, tanggal pilpres harus diumumkan setidaknya 50 hari sebelumnya, sehigga menyisakan rentang waktu antara 24 Mei hingga 3 Juni untuk pemungutan suara.
Banyak pengamat memperkirakan pemilu akan digelar pada 3 Juni—hari terakhir dari tenggat waktu—guna memberi waktu yang cukup bagi partai politik untuk menyelenggarakan pemilihan kandidat dan kampanye.
Preseden serupa terjadi pada 2017, ketika pemilu presiden dipercepat setelah pemakzulan Park Geun-hye. Kala itu, pemungutan suara juga berlangsung tepat 60 hari setelah keputusan pengadilan, yaitu pada 9 Mei.
Berbeda dengan pemilu reguler yang selalu berlangsung pada hari Rabu, tidak ada aturan yang mengikat dalam pemilu darurat, sehingga pemungutan suara bisa saja jatuh pada hari Selasa.
Jika 3 Juni resmi ditetapkan sebagai hari pemilu, pendaftaran kandidat akan dibuka pada 10-11 Mei, sementara masa kampanye resmi berlangsung dari 12 Mei hingga sehari sebelum pemilu, yakni 2 Juni.
Baca Juga
Hukum juga mengharuskan pejabat publik yang mencalonkan diri untuk mengundurkan diri minimal 30 hari sebelum pemilu, dengan tenggat waktu pada 4 Mei.
Pemungutan suara awal diperkirakan berlangsung pada 29-30 Mei. Presiden terpilih akan langsung menjabat begitu hasil resmi diumumkan, tanpa adanya masa transisi pemerintahan.
Lantas, siapa saja kandidat potensial yang menjadi calon presiden Korsel berikutnya?
Lee Jae-myung
Sebagai pemimpin Partai Demokrat Lee Jae-myung menjadi kandidat terdepan dalam pilpres ini. Ia kalah tipis dari Yoon dalam pilpres 2022 dengan selisih suara terkecil dalam sejarah.
Melansir Reuters, Lee (61 tahun) dikenal sebagai tokoh berpengaruh di kubu liberal. Ia memimpin partainya meraih kemenangan besar dalam pemilu parlemen tahun lalu dan termasuk di antara anggota parlemen yang menolak deklarasi darurat militer Yoon pada 3 Desember.
Namun, Lee masih menghadapi berbagai persoalan hukum, termasuk kasus dugaan suap terkait proyek properti senilai US$1 miliar. Tahun lalu, ia juga mengalami serangan penikaman yang hampir merenggut nyawanya.
Han Dong-hoon
Han Dong-hoon, mantan pemimpin Partai Kekuatan Rakyat (PPP), muncul sebagai kandidat konservatif kuat. Ia dikenal sebagai kritikus keras deklarasi darurat militer Yoon.
Han (51 tahun) yang berlatar belakang sebagai jaksa, mengundurkan diri dari kepemimpinan PPP setelah berselisih dengan faksi pro-Yoon dalam partai. Ia mendapat dukungan luas dari pemilih konservatif moderat, meski sebagian pendukung Yoon menganggapnya sebagai pengkhianat.
Kim Moon-soo
Menteri Ketenagakerjaan Kim Moon-soo (73 tahun) menunjukkan elektabilitas tinggi dibanding kandidat konservatif lain, meski ia menyatakan belum mempertimbangkan pencalonan.
Kim termasuk tokoh yang mengecam proses pemakzulan Yoon dan kemungkinan akan menjadi kandidat tertua jika memutuskan maju dalam pemilu ini.
Oh Se-hoon
Wali Kota Seoul empat periode ini dikenal dengan sikap kerasnya terhadap Korea Utara. Ia mendorong Korea Selatan mempertimbangkan opsi kepemilikan senjata nuklir.
"Dengan memiliki potensi nuklir, kita harus siap menjadikan senjata nuklir sebagai opsi strategis," tulisnya di Facebook Januari lalu.
Ia juga meluncurkan program reformasi ekonomi KOGA (Korea Growth Again), yang terinspirasi dari slogan Donald Trump MAGA (Make America Great Again).
Hong Joon-pyo
Hong Joon-pyo, Wali Kota Daegu dan politisi lima periode, telah menyatakan kesiapannya untuk maju dalam pemilu mendatang.
Meski sebelumnya menyerukan agar Yoon tetap menjabat, Hong kini bersiap untuk kembali bersaing dalam pemilihan presiden setelah kalah dari Moon Jae-in pada 2017.
Kim Dong-yeon
Kim Dong-yeon, Gubernur Provinsi Gyeonggi, semakin diperhitungkan sebagai kandidat oposisi potensial.
Dalam wawancara Januari lalu, ia menegaskan bahwa aliansi Seoul-Washington akan tetap kuat di bawah kepemimpinan siapa pun. Ia juga meyakini Partai Demokrat harus memenangkan pemilu ini untuk menjaga stabilitas politik Korea Selatan.
