Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Luhut: Pengamat Tanpa Data Jelas Membuat Keruh, Beri Kesempatan kepada Prabowo Memimpin

Luhut Binsar Pandjaitan meminta masyarakat memberikan kesempatan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk memimpin. Pengamat tanpa data memperkeruh suasana.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan (tengah), Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional Mari Elka Pangestu (kiri), dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (kanan) di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta pada Rabu (12/3/2025). / Bisnis-Surya Dua Artha Simanjuntak
Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan (tengah), Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional Mari Elka Pangestu (kiri), dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (kanan) di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta pada Rabu (12/3/2025). / Bisnis-Surya Dua Artha Simanjuntak

Bisnis.com, JAKARTA -- Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan meminta masyarakat memberikan kesempatan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk memimpin. Menurutnya, pengamat tanpa data yang jelas membuat keruh pemerintahan. 

"Saya harus katakan agak keras, karena menurut saya sudah terlalu banyak keluar koridor. Pengamat tanpa data jelas membuat keruh pemerintah. Kita beri kesempatan Pak Prabowo memimpin," katanya usai mengunjungi kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di Solo seperti dilansir Antara, Senin (31/3/2025). 

Luhut meminta masyarakat untuk kompak memberikan dukungan kepada pemerintahan saat ini. 

"Dulu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mengkritik sana-sini, kan itu sudah jalan. Kita harus kompak, Presiden Prabowo mendengarkan masyarakat," katanya.

Ketua itu juga menyebut kebebasan demokrasi jangan sampai merusak budaya sopan santun bangsa.

"Saya titip satu hal, selesai Ramadan ini, mari tetap memelihara santun dan ramah tamah Indonesia," katanya.

Termasuk ketika mengkritik Jokowi, kata Luhut, agar tidak mengeluarkan kritik tanpa data jelas.

"Jangan berburuk sangka, saya saksi hidup sebagai pembantu Pak Jokowi selama 10 tahun," katanya.

Sebagai saksi hidup, Luhut tidak melihat ada pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh Joko Widodo saat masih menjabat sebagai Presiden RI.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Thomas Mola
Editor : Thomas Mola
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper