Bisnis.com, JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) hampir dipastikan akan menjadi oposisi pemerintah ke depan.
Hal ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, yang menilai bahwa keputusan PDIP sudah mendekati 100% untuk mengambil peran di luar pemerintahan.
Menurut Pangi, PDIP memiliki pengalaman panjang sebagai oposisi, seperti yang terjadi selama 10 tahun sebelum akhirnya memenangkan Pemilu. Oleh karena itu, langkah ini dinilai bukanlah hal baru bagi partai berlambang banteng tersebut.
"Mereka akan lebih keras dan serius dalam menjalankan peran oposisi," ujar Pangi kepada Bisnis, Minggu (23/2/2025)
Penahanan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menjadi faktor yang semakin menguatkan potensi PDIP untuk berada di luar pemerintahan.
Menurut Pangi, kasus ini bisa menjadi bola panas yang berpotensi membuka berbagai kejutan politik ke depan.
Baca Juga
"Menarik untuk dilihat apakah Hasto akan membuka kartu-kartu tertentu yang selama ini belum terungkap," tambahnya.
Selain itu, penundaan retreat PDIP menjadi sinyal kuat bahwa partai ini sedang menguji loyalitas kadernya. PDIP ingin memastikan siapa saja yang benar-benar loyal terhadap partai, meskipun banyak dari mereka saat ini menjabat sebagai kepala daerah yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat.
Langkah ini juga dinilai sebagai upaya PDIP untuk meningkatkan daya tawarnya terhadap pemerintah.
"PDIP ingin menaikkan bargain dengan pemerintah. Ini langkah serius, terutama karena tak ada sanksi bagi kader yang tidak menghadiri retreat ini," ujar Pangi.
Ketidakhadiran PDIP dalam berbagai agenda penting pemerintahan juga bisa berpengaruh terhadap wibawa Presiden serta menjadi ujian bagi ketegasan Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Dengan posisi yang lebih terbuka dalam memberikan kritik, PDIP diprediksi akan menjadi oposisi yang vokal dalam lima tahun ke depan.
Lebih lanjut, jika pemerintahan yang baru tidak dapat memenuhi ekspektasi publik dan kebijakan yang diambil menimbulkan sentimen negatif, maka peluang PDIP untuk memenangkan Pemilu 2029 makin terbuka lebar.
Dengan perkembangan politik yang semakin dinamis, publik akan menunggu bagaimana langkah PDIP ke depan dalam mengawal jalannya pemerintahan dan menyusun strategi menuju pemilu mendatang.
“Langkah ini juga mengganggu wibawa Presiden sehingga juga menguji ketegasan dari Prabowo ke depan. Ini adalah bargain yang serius dari PDIP secara terbuka,” pungkas Pangi.
