Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menuturkan retreat kepala daerah diperlukan agar para kepala daerah itu bisa mendapatkan arahan dan tujuan dari pemerintah pusat secara langsung.
Akan tetapi, dia enggan berkomentar banyak mengenai pendapatnya soal pelaksanaan retreat kepala daerah yang dilakukan di tengah-tengah efisiensi anggaran 2025.
“Nilai sendiri saja apa itu efisiensi apa nggak. Presiden butuh [retreat] untuk supaya kepala daerah mendapatkan langsung first hand apa yang ada dalam pikiran presiden,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2025).
Menurut legislator PDI Perjuangan (PDIP) ini, sebenarnya banyak program pemerintah pusat yang berimplikasi langsung terhadap daerah. Program-program ini pun dianggapnya berpengaruh terhadap anggaran daerah.
“Seperti pemotongan anggaran, lalu gotong royong untuk dana makan bergizi gratis, ya kan semua perlu, supaya nanti tentu implikasinya juga terhadap belanja daerah,” urainya.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengklaim bahwa kegiatan pembekalan atau Retreat bagi Kepala Daerah merupakan bentuk efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Baca Juga
Menurut Bima, program ini justru menghemat anggaran dibandingkan dengan metode pembekalan sebelumnya. Karena jadi tak perlu mengadakan secara berulang kali.
"Sebetulnya justru ini efisiensi. Tadinya pembekalan kepala daerah dilakukan beberapa kali dan dalam durasi lebih lama. Contohnya, pembekalan di Lemhannas bisa memakan waktu hingga dua bulan, sementara di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri juga ada program serupa. Nah, sekarang ini disatukan dalam satu minggu saja, jadi jauh lebih hemat," tuturnya kepada wartawan melalui pesan teks, Selasa (11/2/2025).
