Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto berencana untuk menggelar pembekalan atau retreat Kepala Daerah terpilih sebelum Ramadan 2025. Ide tersebut menimbulkan pro-kontra di tengah sikap pemerintah untuk memangkas anggaran kementerian/lembaga pada tahun ini.
Apalagi, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan biaya untuk pelaksanaan pembekalan atau retreat Kepala Daerah tidak menggunakan dana pribadi Presiden Prabowo Subianto, melainkan akan menggunakan dana APBN.
Kendati demikian, dia berujar hingga sejauh ini belum ada kepastian besaran pengalokasian anggaran untuk kegiatan retreat tersebut. Namun, Prasetyo menyebut hal ini akan diurus oleh pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan memastikan ada dananya.
“Enggak [dana dari Presiden Prabowo] dong, dari Pemerintah. Belum [besaran anggaran], Pak Mendagri [Tito Karnavian yang urus],” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (1/2/2025).
Pasalnya, Prabowo merogoh kocek pribadi untuk membiayai pelaksanaan retreat Kabinet Merah Putih pada akhir tahun lalu. Prasetyo menjelaskan, hal ini dilakukan Prabowo karena saat itu adalah awal-awal masa pemerintahan.
“Iya karena itu kan di awal-awal ya, di awal-awal masa pemerintahannya,” ujarnya.
Baca Juga
Lebih lanjut, politikus Gerindra ini mengatakan pihaknya merasa retreat Kepala Daerah ini sangat penting untuk menyatukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga agenda ini perlu dilakukan.
Sebagai informasi, Presiden Prabowo memerintahkan penghematan anggaran hingga Rp306,69 triliun lewat Instruksi Presiden (Inpres) No. 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025, yang terbit pada 22 Januari 2024.
“Efisiensi bukan berarti juga kegiatan yang memang itu penting, memang itu diperlukan, kemudian tidak dilaksanakan, enggak begitu juga. Kita merasa bahwa retreat menjadi sangat penting, ini Pilkada serentak,” pungkasnya.
Retreat Dibagi Dua Gelombang
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto masih mengkaji wacana pembekalan atau retreat Kepala Daerah. Rencananya program tersebut akan dilaksanakan dengan dua gelombang.
Dia mengatakan bahwa sejauh ini rencana retreat bagi Kepala Daerah hasil Pilkada 2024 akan dilaksanakan sebelum Ramadan di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah dengan konsep satu gelombang.
“Masih kami akan rapatkan. Bisa sekaligus atau bisa dua gelombang. Ya, kalau jumlahnya tidak sampai 500 [pejabat], ya bisa saja satu gelombang seperti [Retreat Kabinet] kemarin. Namun kalau disatukan, ya mungkin bisa dua gelombang,” tuturnya kepada Bisnis di Gedung Krida Bhakti Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Jumat (31/1/2025) malam.
Bima pun melanjutkan terkait dengan jumlah hari pelaksanaan, instansinya pun masih mengkaji terkait dengan waktu yang akan ditentukan.
Harapannya, kata Bima, Kepala Daerah tak terlalu lama meninggalkan tugasnya di wilayahnya masing-masing.
“Masih dirumuskan. Masih dirumuskanj lamanya berapa. Karena kita ingin substansinya dapat, efektif,” pungkas Bima.
Tunggu Jadwal Pelantikan Kepala Daerah
Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya menyepakati pelantikan kepala daerah tanpa sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) tetap dilakukan serentak.
Kesepakatan tersebut dicapai dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi II dengan Menteri Dalam Negeri alias Mendagri, KPU, Bawaslu dan DKPP di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (3/2/2025).
Meski demikian, pemerintah dan DPR belum memaparkan waktu pelantikan kepala daerah tersebut. Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda berdalih bahwa hal itu dilakukan untuk mengantisipasi dinamika yang terjadi pada masa yang akan datang.
“Tanggalnya sebetulnya Pak Mendagri tadi sudah mengusulkan tanggal 20 Februari 2025, tapi atas dasar kehati-hatian dan memberikan fleksibilitas atas berbagai dinamika yang mungkin saja terjadi di depan, maka Komisi II DPR RI menyerahkan sepenuhnya jadwal ini kepada pemerintah melalui Mendagri,” jelas Rifqinizamy, Senin (3/2/2025).
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, yang juga hadir dalam kesempatan tersebut menuturkan tanggal 20 dipilih sebagai tanggal pelantikan karena sejalan dengan keinginan Presiden Prabowo Subianto.
“Dari situ kita mengincar kira-kira 18, 19, 20 dan saya melapor ke Pak Presiden, dan Pak Presiden menyampaikan beliau memilih tanggal 20. Hari Kamis tanggal 20 [Februrari 2025],” ujar Tito dalam kesempatan tersebut.
Tito menambahkan bahwa lokasi pelantikan akan tetap berlangsung di Jakarta. Menurutnya, Jakarta masih menjadi ibu kota negara karena belum ada aturan teknis yang memastikan mengenai pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara.
“Selagi Perpresnya belum operasional sebagai ibu kota negara, maka ibu kota negara tetap ada di jakarta, meskipun nama Jakarta sudah menjadi nama daerah khusus Jakarta,” terang Tito.
