Bisnis.com, JAKARTA - Presiden AS Joe Biden telah memberikan persetujuan sementara untuk penjualan senjata senilai US$680 juta ke Israel. Pengiriman senjata presisi itu disebut Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, sebagai salah satu alasan untuk mendukung gencatan senjata dengan Hizbullah.
Mengutip Financial Times pada Kamis (28/11/2024), pejabat AS baru-baru ini memberi pengarahan kepada Kongres tentang rencana untuk menyediakan ribuan perlengkapan amunisi serangan langsung gabungan tambahan ke Israel, yang dikenal sebagai Jdams, serta ratusan bom berdiameter kecil, menurut orang-orang yang mengetahui masalah tersebut.
Pengungkapan penjualan senjata yang direncanakan tersebut, yang dapat ditentang oleh Kongres, biasanya dilakukan sebelum pengumuman publik tentang suatu kesepakatan.
Rencana penjualan yang sebelumnya tidak pernah dilaporkan, terjadi saat Israel dan Hizbullah mulai menerapkan gencatan senjata yang ditengahi AS untuk menghentikan lebih dari setahun pertempuran di perbatasan Israel-Lebanon.
Netanyahu mengeklaim bahwa menambah pasokan senjata adalah salah satu dari tiga alasan utama untuk gencatan senjata, dengan mengatakan jeda dalam pertempuran akan memberi pasukan Israel waktu istirahat dan mengisi kembali persediaan.
"Bukan rahasia lagi bahwa ada penundaan besar dalam pengiriman senjata dan amunisi. Penundaan ini akan segera teratasi. Kami akan menerima pasokan persenjataan canggih yang akan menjaga tentara kami tetap aman dan memberi kami lebih banyak kekuatan serang untuk menyelesaikan misi kami," kata Netanyahu.
Baca Juga
Namun, pejabat AS membantah adanya hubungan eksplisit antara kesepakatan gencatan senjata dan persetujuan untuk pengiriman senjata terbaru. Sementara kesepakatan gencatan senjata mencakup apa yang disebut surat sampingan dari AS ke Israel, yang menetapkan dukungan Washington untuk kebebasan tertentu tindakan Israel, orang-orang yang mengetahui teks tersebut mengatakan tidak ada jaminan penjualan senjata.
Pejabat AS juga membantah bahwa ada penundaan yang disengaja untuk pengiriman senjata, selain pengiriman bom seberat 2.000 pon, yang dihentikan Biden awal tahun ini karena kekhawatiran tentang penggunaannya di daerah padat penduduk di Gaza.
Pejabat pemerintahan Biden telah melanjutkan penjualan senjata ke Israel bahkan di tengah meningkatnya kekhawatiran atas korban kemanusiaan di Gaza.
Pejabat pemerintahan Biden terus melanjutkan penjualan senjata ke Israel bahkan di tengah meningkatnya kekhawatiran atas korban jiwa di Gaza.
Penjualan senjata senilai US$680 juta untuk Jdam dan bom berdiameter kecil merupakan tambahan dari penjualan senjata senilai sekitar US$20 miliar yang coba diblokir oleh Senat Demokrat, yang dipimpin oleh Bernie Sanders, minggu lalu karena kekhawatiran tentang meningkatnya jumlah korban jiwa warga sipil di Gaza.
Kongres meloloskan US$26 miliar sebagai bantuan perang tambahan untuk Israel pada bulan April, yang menambah bantuan keamanan tahunan sebesar US$3,8 miliar yang diberikan AS kepada Israel.
Pemerintahan Biden pada Oktober lalu mengancam akan menahan bantuan militer kepada Israel jika tidak mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki situasi kemanusiaan di Gaza dan menetapkan batas waktu 30 hari agar kondisi membaik.
Namun, meski pengiriman bantuan ke Gaza telah mencapai rekor terendah, Departemen Luar Negeri AS menarik ancaman tersebut. Mereka mengatakan, pihak AS merasa puas Israel telah mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki situasi kemanusiaan.
Pembalikan tersebut memicu protes keras dari kelompok-kelompok hak asasi manusia, yang mengatakan bahwa Israel tidak memenuhi kriteria khusus yang ditetapkan AS dan menuduh bahwa warga Palestina di daerah kantong yang hancur itu "dibiarkan kelaparan."
Presiden terpilih Donald Trump diperkirakan tidak akan berbuat banyak untuk mencoba mengendalikan upaya militer Israel di Gaza, meskipun ia juga telah menyatakan keinginannya agar Israel mengakhiri perangnya dengan Hamas.
