Bisnis.com, JAKARTA - Departemen Kehakiman Amerika Serikat (AS) atau Department of Justice (DOJ) serta sekelompok negara bagian mengusulkan perubahan besar pada Google milik Alphabet Inc. termasuk penjualan paksa peramban web (web browser) Chrome milik perusahaan itu.
Dorongan ini menyusul putusan bahwa raksasa teknologi itu secara ilegal memonopoli pencarian daring.
Dalam dokumen pengadilan yang dikutip dari Bloomberg pada Kamsi (21/11/2024), penegak hukum antimonopoli mengatakan Google harus melepaskan Chrome, dengan mengutip putusan hakim sebelumnya bahwa peramban itu memperkuat dominasi perusahaan.
Badan dan negara bagian mengatakan bahwa mereka juga lebih suka pelepasan sistem operasi telepon pintar Android. Namun, menyadari bahwa Google dan pihak lain mungkin menentangnya, mereka malah mengusulkan serangkaian batasan pada unit bisnis tersebut.
Pemerintah merekomendasikan pelepasan Chrome untuk menghentikan secara permanen kendali Google atas titik akses pencarian penting ini dan memungkinkan mesin pencari pesaing untuk mengakses peramban yang bagi banyak pengguna merupakan gerbang ke internet.
Bloomberg News sebelumnya melaporkan Departemen Kehakiman untuk mengupayakan penjualan Chrome.
Baca Juga
Google belum memberikan komentar langsung. Perusahaan tersebut sebelumnya mengkritik usulan Departemen Kehakiman sebagai radikal dan mengatakan hal itu kemungkinan akan merugikan konsumen dan bisnis yang menggunakan layanan perusahaan tersebut.
Pengajuan tersebut menguraikan usulan ganti rugi selama 10 tahun untuk Hakim Distrik AS Amit Mehta, yang akan memutuskan cara memulihkan persaingan yang hilang akibat tindakan ilegal Google setelah sidang musim semi mendatang. Di akhir proses, hakim akan memerintahkan Google untuk melakukan perubahan pada bisnisnya yang menurutnya tepat.
Usulan tersebut akan melarang Google untuk mengadakan perjanjian eksklusif seperti yang menjadi inti kasus ini — di mana Google membayar untuk memastikan mesin pencarinya menjadi mesin pencari bawaan yang sudah terpasang di perangkat atau browser. Untuk perjanjian yang ada, perusahaan tersebut akan diminta untuk menawarkan kepada produsen ponsel pintar dan operator nirkabel opsi untuk menampilkan layar pilihan kepada pengguna.
Departemen Kehakiman dan negara bagian juga mengatakan bahwa Google harus diminta untuk melisensikan data "click and query" yang mendasarinya serta hasil pencariannya kepada calon pesaing untuk membantu mereka meningkatkan produk mereka. Sebagai bagian dari lisensi tersebut, Google harus menyertakan semua konten dari propertinya sendiri seperti YouTube, yang disertakan dalam penawaran pencariannya sendiri.
Sebuah komite teknis beranggotakan lima orang akan ditunjuk untuk mengawasi kepatuhan Google terhadap perintah pengadilan.
Mehta memutuskan musim panas ini bahwa Google melanggar undang-undang antimonopoli di pasar pencarian daring dan iklan teks pencarian.
Dokumen yang diajukan ke pengadilan tersebut adalah proposal lengkap pertama pemerintah tentang cara mengurangi kerugian yang disebabkan oleh monopoli ilegal Google. Mereka mengajukan garis besar pada bulan Oktober, memberikan beberapa pandangan awal tentang kemungkinan opsi penyelesaian.
Perusahaan akan memiliki kesempatan untuk menyampaikan pandangannya sendiri bulan depan, dengan Departemen Kehakiman menawarkan perspektif tambahan pada bulan Maret menjelang sidang dua minggu yang direncanakan pada bulan April. Pemerintahan Trump, yang akan mulai menjabat pada bulan Januari, dapat memilih untuk membuat perubahan pada perintah pengadilan yang diusulkan pada bulan Maret.
Batasan AI
Departemen Kehakiman mengusulkan beberapa batasan pada Google terkait kecerdasan buatan, dengan mengatakan bahwa bidang yang sedang berkembang pesat tersebut menyediakan jalur jangka panjang yang paling mungkin untuk pencarian generasi baru.
Usulan tersebut akan secara drastis membatasi potensi pembuatan kesepakatan dan investasi Google, melarangnya untuk mengakuisisi, berinvestasi, atau berkolaborasi dengan cara apa pun dengan penyedia pencarian atau iklan digital mana pun. Itu juga berlaku untuk perusahaan mana pun yang mengendalikan tempat konsumen mencari informasi, kata lembaga tersebut, termasuk produk AI berbasis kueri.
Jika disetujui, permintaan pemerintah akan mengharuskan Google untuk menarik diri dari kemitraan yang ada — ketentuan yang dapat mempertanyakan investasi raksasa pencarian itu dalam perusahaan rintisan AI Anthropic.
Berdasarkan usulan tersebut, perusahaan juga akan dilarang menawarkan kesepakatan eksklusif kepada penyedia konten. DOJ menyediakan opsi untuk memaksa divestasi Android nanti, jika Google tidak mematuhi sisa putusan tersebut.
