Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir mengungkapkan pandangannya terhadap pernyataan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai terkait Kementerian HAM yang membutuhkan anggaran lebih dari Rp20 triliun
Pigai mengatakan anggaran jumbo tersebut dibutuhkan untuk membangun HAM, secara fisik ataupun non fisik, di Indonesia.
Jika melihat pengalamannya selama di DPR, Adies Kadir menilai sebenarnya selama apapun yang diajukan masuk akal maka bisa dipenuhi.
“Tinggal kita lihat kekuatan dari dana negara kita, apakah APBN kita memenuhi atau tidak untuk memenuhi anggaran tersebut,” jelasnya di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2024).
Dengan demikian, Politisi Partai Golkar itu menilai nantinya itulah tugas Menteri Keuangan dan Komisi XIII DPR RI serta Banggar untuk mengurus permintaan Natalius Pigai.
Adies turut menyebutkan bahwa dirinya adalah Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku). Nantinya, dia akan melihat laporan terkait anggaran tersebut.
Baca Juga
“Semua masuk akal, tetapi masuk akal itu juga harus disesuaikan dengan kondisi keadaan anggaran pendapatan negara kita,” jelasnya.
Ketika ditanyai perihal kewajaran angka yang diminta Menteri HAM dari Rp60 Miliar menjadi Rp20 triliun, Adies hanya menjawab sejauh ini pihaknya belum melihat apa urgensi yang diajukan sehingga meminta jadi lebih dari Rp20 triliun.
“Nanti kita akan lihat apakah masuk akal atau tidak. Nanti kita minta laporan dari teman-teman Komisi XIII. Kebetulan saya membawahi Komisi XI, XII, XIII, Banggar, dan BAKN. Nah ini nanti kita akan lihat apakah make senseanggaran diajukan itu,” tuturnya.
Diberitakan sebelumnya, Menteri HAM Natalius Pigai meyakini dengan anggaran lebih dari Rp20 triliun, dirinya bisa membangun HAM di Indonesia. Sayangnya, kata Pigai, anggaran yang disediakan pemerintahan hanya sekitar Rp60 miliar saja per tahun.
“Saya maunya anggaran itu di atas Rp20 triliun tapi itu kan kalau negara itu ada kemampuan. Saya pekerja lama di HAM. Kalau negara punya anggaran, saya mau segitu,” tuturnya.
Menurut Pigai, dirinya juga sudah bicara dengan pihak Ketua Bappenas dan Menteri Keuangan terkait anggaran Menteri HAM yang harus ditambah.
