Bisnis.com, JAKARTA - Pelantikan Prabowo Subianto sebagai presiden tinggal menghitung hari, begitu juga dengan jalannya pemerintahan yang kemungkinan besar akan tanpa oposisi.
Dalam waktu 9 hari lagi, tepatnya pada 20 Oktober 2024, Prabowo Subianto akan mengucapkan sumpahnya sebagai presiden. Tongkat kekuasaan akan dipegang penuh selama 5 tahun ke depan.
Jauh sebelum pelantikannya, Prabowo telah memetakan kekuatan politik pada pemerintahannya. Seluruh partai politik pun dirangkul, tidak terkecuali lawannya saat Pemilihan Presiden 2024.
Sejauh ini, PDIP masih menjadi kekuatan politik besar yang belum masuk di lingkar kekuasaan pemerintahan Prabowo Subianto. Namun, partai berlambang banteng moncong putih itu digadang-gadang akan ikut merapat.
Hal tersebut merujuk pada rencana pertemuan antara Prabowo dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.
Kendati demikian, Prabowo menyebutkan bahwa belum ada undangan secara resmi dari PDIP terkait dengan pertemuan tersebut.
Baca Juga
"Saya enggak tahu kapan kapan diundang PDIP. Ini bukan minta diundang lho, tapi kira-kira kalau diundang ganti merah. Ini namanya solidaritas," tuturnya.
Namun, Prabowo sebelumnya telah memberi sinyal untuk merangkul seluruh pihak dalam pemerintahan. Hal itu akan diwujudkan melalui pembentukan kabinet jumbo.
Menurutnya, pembentukan kabinet gemuk ditujukan agar seluruh aspirasi politik dapat diakomodir dalam pemerintahannya.
“Tapi saya harus merangkul semua kelompok harus ada perwakilan harus ada perwakilan harus ada Indonesia Timur tengah suku B suku A, ini Indonesia,” pungkasnya.
Prabowo membantah jika pembentukan kabinet jumbo tersebut terlihat berlebihan. Pasalnya, jika dibandingkan dengan penduduk negara Timor Leste yang tidak lebih besar dari salah satu wilayah di Jawa Barat, yakni Bogor.
Menurutnya, satu negara Timor Leste yang jumlah penduduknya lebih kecil dari Bogor saja bisa memiliki 28 menteri.
“Timor Leste penduduknya kalau tidak salah 1,3 juta, lebih kecil dari Bogor Kabupaten Bogor. Kabinetnya, menterinya tau nggak berapa? 28 menteri. Kenapa? karena dia koalisi juga,” ujarnya.
Selain itu, Prabowo juga membandingkan luas Indonesia bisa sama besar dengan benua Eropa yang memiliki 27 negara dan tentunya dengan jumlah kabinet lebih banyak.
Oleh sebab itu, kata Prabowo, kabinet yang "gemuk" itu telah disiapkan agar bisa lebih optimal dalam mengurus seluruh wilayah Indonesia.
"Saya ingin membentuk pemerintahan persatuan nasional yang kuat terpaksa koalisinya besar. Nanti akan dibilang 'oh kabinet Prabowo, kabinet gemuk, banyak' ya negara kita besar bung," pungkasnya.
PDIP Masuk Kabinet
Kabar PDIP masuk dalam pemerintahan Prabowo kian kuat, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra sekaligus Ketua MPR Ahmad Muzani memberikan bocoran atau perkembangan terkini perihal nomenklatur kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Dia mengatakan nama-nama menteri yang akan ada di kabinet Prabowo-Gibran saat ini dalam tahap penyusunan, bahkan sudah mulai ada yang dipanggil oleh Prabowo. Muzani turut menyampaikan bahwa namanya tidak masuk dalam kabinet Prabowo-Gibran.
“Orang dan nomenklatur sudah mulai disusun dan bahkan sudah mulai ada yang dipanggil. Tapi gak termasuk gua ya,” tuturnya kepada wartawan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (9/10/2024).
Lebih lanjut, Ketua MPR 2024-2029 menyebut setahu dia akan ada Menteri di kabinet Jokowi yang lanjut di kabinet Prabowo.
Namun, dia enggan membeberkan siapa nama tersebut kepada para wartawan yang ditemui di gedung DPR.
“Setahu saya ada [menteri di kabinet Jokowi lanjut di kabinet Prabowo]. Pak Prabowo sudah ngomong nama-nama dari Kabinet Jokowi yang bagus-bagus akan dipakai untuk membantu beliau [Prabowo]. Jadi, ya nama yang dianggap bagus dan masih cukup fit dipakai,” lanjut dia.
Tak hanya itu, Muzani juga menuturkan wacana bergabungnya kader PDIP dalam kabinet Prabowo-Gibran. Dia mengatakan ada dan tinggal menunggu waktu pengumuman saja.
“Tunggu, tunggu, tunggu, Inshaallah ada,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa belum ada pembicaraan terkait kabinet antara Gerindra dan PDI Perjuangan (PDIP).
Tak hanya soal kabinet, Dasco juga menyebutkan bahwa belum ada pembicaraan perihal sikap PDIP terhadap pemerintahan yang baru nanti.
“Khusus dengan PDIP ini belum ada pembicaraan-pembicaraan mengenai nama-nama yang akan masuk [kabinet] atau kemudian bagaimana nanti sikap PDIP terhadap pemerintahan yang baru secara resmi,” katanya di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (8/10/2024).
Sejauh ini, tambah Dasco, komunikasi-komunikasi yang berjalan antara Gerindra dengan PDIP dan partai koalisi lain hanya sebatas program atau pemenuhan yang nantinya ada di pemerintahan Prabowo.
Oleh sebab itu, Dasco meminta kepada seluruh pihak untuk sabar menunggu perkembangan yang ada dan fokus untuk pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober mendatang.
Karena nantinya, nama kabinet dan nama-nama menteri dalam kabinet Prabowo-Gibran akan diumumkan secara langsung oleh Prabowo pada hari pelantikannya sebagai presiden.
“Nama kabinet akan disampaikan oleh Pak Prabowo sendiri pada saat pengumuman nama-nama kabinet pada tanggal 20 [Oktober] nanti,” ujar dia.
Ketua DPP PDIP Puan Maharani menanggapi isu terkait masuknya PDIP ke dalam kabinet Prabowo Subianto.
Akan tetapi, Puan enggan berkomentar banyak ketika ditanya soal hal tersebut oleh wartawan.
Putri Ketum PDI Megawati Soekarnoputri tersebut hanya meminta masyarakat menunggu saat waktunya tiba, yaitu pada 20 Oktober mendatang saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden.
“Nanti lihat pada waktunya,” tutur dia.
