Bisnis.com, JAKARTA – Empat petinggi majelis Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendesak diadakannya muktamar selambat-lambatnya pada Agustus 2024.
Muktamar ini digelar untuk mengevaluasi kinerja pengurus pusat terutama kepemimpinan Plt Ketua Umum (Ketum) Muhamad Mardiono.
Desakan itu tercantum dalam surat Majelis PPP kepada Mardiono bertanggal 1 Mei 2024. Dalam surat tersebut, Majelis PPP menyoroti hasil Pileg 2024 yang menunjukkan Partai Kabah tidak mencapai ambang batas parlemen 4%.
Masalahnya, Majelis PPP merasa belum menerima adanya klarifikasi dan permohonan maaf dari Pengurus Harian DPP PPP. Oleh sebab itu, mereka meyakini perlu dilakukan evaluasi menyeluruh atas perolehan suara PPP.
Majelis PPP mengingatkan, Mardiono merupakan 'Plt' alias pelaksana tugas ketum sehingga jabatannya tidak permanen sesuai periode lima tahunan.
“Forum yang tepat untuk melakukan evaluasi adalah Muktamar, karenanya kami meminta agar muktamar digelar pada tahun 2024, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah surat ini diterima,” tulis surat tersebut.
Baca Juga
Surat tersebut ditandatangani oleh Ketua Majelis Kehormatan PPP Zarkasih Nur, Ketua Majelis Pakar PPP Prijono Tjiptohrijanto, Ketua Majelis Syariah PPP Mustofa Aqil Siroj, dan Ketua Majelis Pertimbangan PPP M. Romahurmuziy.
Mardiono Melawan
Sebelumnya, beredar di media sosial cuplikan video yang menunjukkan Mardiono tidak terima disebut gagal. Video itu diambil ketika Mardiono memberikan pengarahan kepada kader dalam pembukaan rapat pimpinan nasional (Rapimnas) IX PPP pada Kamis (6/6/2024).
Dia menyatakan yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif bukan dirinya. Oleh sebab itu, Mardiono merasa aneh apabila ada yang menyebutkan dirinya gagal.
“Jadi kalau dibilang Mardiono gagal, yang mana yang gagal?” ujarnya seperti dalam cuplikan video yang diunggah akun @totalpolitik di TikTok, Senin (10/6/2024).
Sejumlah kader PPP menanggapi secara negatif pernyataan Mardiono tersebut. Ketua Majelis Syari’ah DPC PPP Bojonegoro KH. Abah Ustadz Mangku Alam misalnya, yang meminta Mardiono mundur sebagai pimpinan partai.
"Dalam pernyataannya itu, Plt Ketum Mardiono tidak mengakui kegagalannya dan justru malah menyalahkan para calegnya. Saya minta Mardiono mundur atau diberhentikan dari jabatannya," kata Gus Sentot, panggilan akrab KH. Abah Ustadz Mangku Alam, di Bojonegoro, Selasa (11/6/2024).
Tanggapan negatif juga disampaikan oleh pendahulu Mardiono yaitu Ketum PPP 2020-2022 Suharso Monoarfa. Suharso mengaku tidak mau menanggapi permasalahan internal di Partai Kabah karena sudah tidak termasuk pengurus lagi.
Meski demikian, dia tidak setuju dengan pernyataan Mardiono. Suharso menyatakan seharusnya pimpinan bertanggung jawab atas apa yang terjadi kepada partai.
“Enggak begitu ya menurut saya. Kalau mau tanggung jawab, ya pimpinanlah yang bertanggung jawab kan ya?” katanya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (13/6/2024).
Sementara itu Juru Bicara Mardiono, Imam Priyono, mengklaim Rapimnas IX PPP sudah menyepakati bahwa partai akan fokus menghadapi Pilkada 2024. Oleh sebab itu, lanjutnya, Muktamar tidak akan dipercepat sesuai desakan Majelis PPP.
Menurut Imam, baik pengurus pusat hingga daerah sudah satu suara untuk menggelar Muktamar sesuai jadwal periodik yaitu pada 2025. Dia pun meminta tidak ada lagi pihak yang mengungkit isu Muktamar.
“Kalau masih ada pihak-pihak yang terus menghembuskan isu Muktamar, kami sangat menyayangkan dan akan kontraproduktif bagi persatuan dan pembangunan PPP ke depan,” kata Imam kepada awak media, Selasa (18/6/2024).
Belum Minta Maaf
Hingga kini, Mardiono memang belum menyatakan permintaan maaf secara terbuka karena gagal membawa PPP lolos ke Senayan, markas DPR RI. Permintaan maaf justru disampaikan oleh Sandiaga Uno.
Sandi mengakui, seluruh gugatan hasil Pileg 2024 yang diajukan PPP sudah ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Artinya, kesempatan PPP lolos ke DPR sudah tidak ada.
"Jadi saya memang perpindahan ke PPP ini tadinya difokuskan untuk mengangkat suara PPP, belum bisa terwujudkan. Saya juga mohon maaf mungkin kalau ada kurang optimalnya dari kinerja selama berkampanye selama PPP," ujar Sandi di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Pusat, Kamis (13/6/2024).
Menteri pariwisata dan ekonomi kreatif ini mengaku prihatin karena melihat kepedihan para kader PPP di daerah. Meski demikian, Sandi meminta setiap kader untuk tidak putus asa sehingga tidak mengganggu konsolidasi partai ke depan.
Sebagai informasi, berdasarkan ketetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU), PPP hanya memperoleh 5.878.777 suara dari total 151.796.630 suara sah nasional Pileg 2024. Artinya, PPP hanya mengantongi 3,87% suara.
PPP pun tidak melampaui ambang batas parlemen alias parliamentary threshold sebesar 4%. Partai Kabah ini sempat mencoba lolos lewat jalur gugatan ke MK, namun semuanya ditolak oleh hakim konstitusi.
