Bisnis.com, JAKARTA - PDI Perjuangan (PDIP) tampaknya belum mengambil sikap politik terhadap pemerintahan Prabowo Subiantio - Gibran Rakabuming Raka.
Dalam rapat kerja nasional (Rakernas) V PDIP, Ketua Umum Megawati Soekarnoputri sempat memberikan sinyal partainya akan menjadi oposisi pemerintah.
Dia mengingatkan, partai politik punya kepentingan untuk memperjuangkan dengan demokrasi. Oleh sebab itu, dalam satu posisi harus bisa menjalankan fungsi pengawasan kinerja pemerintah.
"Di dalam memperjuangkan demokrasi kita tetap menempatkan penting adanya check and balance bahwa demokrasi memerlukan kontrol dan penyeimbang," kata Megawati.
Kendati demikian, presiden ke-5 RI ini juga mengakui esensi partai politik adalah meraih kekuasaan. Oleh sebab itu, dalam satu posisi juga perlu berada di pemerintahan.
Baca Juga
Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato politik saat pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDI Perjuangan di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta, Jumat (24/5/2024). ANTARA/HO-PDIP
"Hanya bedanya apa toh, yaitu strategi dan cara untuk mendapatkan kekuasaan lah yang membedakan kita dengan yang lainnya," jelasnya.
Megawati pun meyakini berbagai tantangan kebangsaan ke depan perlu peran penting dari masyarakat sipil yang kuat, pers yang independen, partai politik yang sehat sekaligus terlembaga, dan sistem hukum yang benar-benar berkeadilan.
Dia pun meminta setiap kadernya yang akan bertugas merumuskan rekomendasi posisi partai di pemerintahan Prabowo untuk mencermati dengan seksama suara akar rumput. Megawati mengaku tidak mau mengambil keputusan sepihak.
Fokus Pilkada
PDIP sudah move on dari Pilpres 2024 dan mulai mengonsolidasikan kekuatan untuk memenangi Pilkada. Hal itu terlihat dari keputusan Megawati yang membentuk Tim Pemenangan Pilkada PDIP untuk menghadapi Pilkada serentak pada 27 November mendatang.
Megawati menugaskan kader kawakan PDIP, Adian Napitupulu, sebagai ketua Tim Pemenangan Pilkada tersebut. Adian pun menyatakan kesiapannya jalankan tugas tersebut.
"Saat ini sudah dibentuk Tim Pemenangan Pilkada secara Nasional yang sudah ditandatangani SK-nya oleh Ketua Umum PDI Perjuangan [Megawati]," kata Adian di sela-sela Rakernas V PDIP di Ancol Beach City, Jakarta Utara, Sabtu (25/5/2024).
Dia mengungkapkan, PDIP bisa mencalonkan sendiri kepada daerah di 142 kabupaten/kota dari 11 Provinsi dalam ajang Pilkada 2024. Di luar itu, lanjutnya, PDIP harus membangun kerja sama dengan partai politik lain.
Adian mengaku sudah berbicara dengan para pengurus partai dari seluruh daerah di Indonesia. Menurutnya, mereka semua sepakat ingin agar berbagai kejadian dugaan intervensi kekuasaan dalam ajang Pilpres 2024 tidak akan terulang lagi dalam Pilkada 2024.
"Biarlah kemudian pilkada ini memang yang diadu adalah Tim Pemenangan masing-masing, kemampuan partai politiknya. Jangan kita diadu dengan aparatur negara yang sama-sama kita biayai bersama-sama, itu tidak fair [adil]," ujarnya.
Anggota Komisi VII DPR ini melanjutkan, PDIP ingin pilkada serentak tahun ini menjadi pertarungan yang sehat dan tidak menakutkan. Adian mengingatkan, masyarakat harus bisa datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) tanpa tekanan.
PDIP, lanjutnya, tidak ingin rakyat memilih karena diintimidasi, distop fasilitasnya, dikurangi bantuan sosial, dan sejenisnya.
