Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal ikut mengawasi penyelenggaraan Program Makan Siang Gratis yang merupakan program andalan pasangan presiden dan wakil presiden pemenang Pilpres 2024, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menyampaikan, lembaganya bakal ikut mengawasi pelaksanaan program makan siang gratis. Namun, pengawasan itu bakal dilakukan ketika program tersebut sudah berjalan.
"Dari monitoring, kita lihat pelaksanaannya bagaimana, kalau kita kan [memberikan] rekomendasi ya. Rekomendasi perbaikan. Paling enggak jalan dulu, baru direkomendasiin," terang Pahala kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (23/4/2024).
Pahala menjelaskan, lembaga antirasuah bisa mengeluarkan kajian bernama corruption risk assesment atau CRA apabila nanti sudah ikut mengawasi program dimaksud. Rekomendasi itu nantinya untuk melihat risiko-risiko tindak pidana korupsi pada suatu kebijakan atau program.
Di sisi lain, Pahala mengaku belum mendapatkan gambaran mengenai program Prabowo-Gibran yang paling mendapatkan sorotan itu. Meski demikian, dia menilai perlunya pengawasan bagi setiap program pemerintah sebelum dianggarkan dalam APBN.
Berdasarkan catatan Bisnis, Jumat (5/4/2024), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut pemerintahan saat ini terus berkoordinasi dengan pihak pemerintahan selanjutnya untuk menjaga disiplin fiskal. Maklum, periode pertama pemerintahan Prabowo-Gibran nantinya masih menggunakan APBN 2025 yang disusun oleh pemerintahan saat ini.
Baca Juga
Salah satunya, terkait dengan program makan siang gratis yang diperkirakan bakal menelan anggaran yang besar.
"Kami dari Kementerian Keuangan berkomunikasi dan melihat serta melihat dan memberikan alternatif mengenai postur APBN 2025 yang bisa tetap mewadahi program prioritas namun tidak melanggar fiscal prudence. Dalam hal ini defisit yang tadi disampaikan di bawah 3% jadi pedoman untuk disepakati untuk dijaga," katanya kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (5/4/2024).
Stranas PK Awasi Pengadaan
Tidak hanya KPK, Strategi Nasional Pencegahan Korupsi atau Stranas PK juga akan ikut mengawasi program makan siang gratis.
Pahala, yang juga menjabat sebagai Koordinator Pelaksana Stranas PK, mengungkap pihaknya bakal mengawasi program makan siang gratis dari sisi pengadaan barang dan jasa.
Menurutnya, apabila program masif itu bakal menelan anggaran yang besar, maka perlu dipelajari metode pengadaannya hingga metode distribusinya. Sementara itu, diketahui, ihwal program tersebut belum diungkap secara detil ke publik.
Tidak hanya itu, Pahala ingin mendorong pemanfaatan sejumlah instrumen yang sudah ada. Misalnya, pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk menjadi rujukan data penerima manfaar program tersebut.
"Yang kita mungkin akan tetapkan misalnya digitalisasi. Atau kita bilang lebih terbuka saja siapa yang penerima, kan ada DTKS, paling itu sangkutan dengan instrumen yang ada aja. Jangan capcipcup milih orang baru, ceritanya kan sama tuh kalo massal se-Indonesia," pesan Pahala.
Sebagai informasi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan pasangan Prabowo-Gibran sebagai pasangan dengan perolehan suara terbanyak pada Pilpres 2024 yakni 96 juta suara.
Tidak hanya itu, Mahkamah Konstitusi (MK) juga sudah menolak dua permohonan perlisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang diajukan oleh rival Prabowo-Gibran, yakni dari Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar serta Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
