Bisnis.com, JAKARTA- Pada hari ini, Minggu (10/3/2024), Kementerian Agama menggelar sidang isbat untuk menentukan awal Ramadan 2024.
Di sisi lain, proses sidang isbat sendiri memiliki beberapa tahapan. Waktu sidang dimulai pada sore hari, sejak pukul 17.00 WIB. Pada sesi ini akan dipaparkan posisi hilal awal Ramadan berdasarkan hasil hisab menurut perhitungan astronomi.
Proses ini dilakukan oleh Tim Hisab dan Rukyat Kemenag. Pemerintah membuka penjelasan secara umum proses tersebut.
Selain itu, masih terdapat beberapa tahap lainnya dalam proses sidang isbat, yakni:
Tahap Pelaksanaan Sidang Isbat
Sidang ini akan dimulai setelah sholat magrib dan dilakukan secara tertutup.
Penetapan awal Ramadan didasarkan pada hasil pemaparan posisi hilal berdasarkan hasil Hisab yang telah dipaparkan oleh Tim Hisab dan Rukyat Kemenag.Selain berdasarkan hisab, hasil sidang isbat juga akan didasarkan pada laporan hasil pemantauan hilal (rukyatulhilal) yakni pemantauan bulan secara langsung yang dilakukan Tim Kemenag di 134 titik lokasi di seluruh Indonesia.
Baca Juga
Tahap Penetapan 1 Ramadan 1445 H
Pemerintah akan menggelar konferensi pers untuk mengumumkan hasil sidang isbat penentuan awal puasa 1 Ramadhan 2024. Sesi ini juga akan disiarkan secara langsung melalui media sosial Kemenag.
Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Dirjen Bimas Islam) Kamaruddin Amin mengatakan, kegiatan ini akan digelar secara hybrid, daring dan luring.
“Sidang Isbat ini merupakan salah satu layanan keagamaan bagi masyarakat untuk mendapat kepastian mengenai pelaksanaan ibadah,” papar Dirjen pada Rapat Persiapan Penetapan Awal Ramadan di Jakarta, Senin (19/2/2024), dikutip dari situs Kemenag.
Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah (Urais Binsyar) Kemenag, Adib menambahkan, Sidang Isbat akan melibatkan Tim Hisab dan Rukyat Kementerian Agama, serta dihadiri para duta besar negara sahabat dan perwakilan ormas Islam. Sidang ini juga akan melibatkan perwakilan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), dan undangan lainnya.
"Kami juga mengundang pimpinan MUI dan Komisi VIII DPR RI untuk hadir dalam sidang," katanya.
