Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Presiden (Wapres) RI Ma’ruf Amin memastikan bahwa pemerintah selalu memegang teguh komitmen untuk melakukan pemberantasan korupsi di Tanah Air.
Hal ini disampaikannya untuk merespon lapora Transparency International Indonesia (TII) yang meluncurkan data Indeks Persepsi Korupsi 2022 yang menunjukkan posisi Indonesia di angka 34, di mana mengartikan adanya penurunan sebanyak 4 poin dari tahun sebelumnya di angka 38.
Wapres menegaskan bahwa pemerintah akan makin meningkatkan upaya dalam memberantas korupsi hingga ke akarnya.
"Kita tentu akan teliti ya penurunan persepsi korupsi, memang biasa itu kadang turun-naik, tapi yang jelas pemerintah berkomitmen untuk memberantas korupsi," ujarnya di Istana Kepresidenan Yogyakarta, dikutip melalui Youtube Sekretariat Wapres, Minggu (5/2/2023).
Lebih jauh, Wapres ke-13 RI ini mengungkapkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggunakan tiga metode pendekatan dalam memberantas korupsi, yaitu pendidikan, pencegahan, dan penindakan.
"Adapun ini akan secara simultan dilakukan [oleh pemerintah dan KPK]," imbuhnya.
Baca Juga
Wapres memastikan bahwa pemerintah terus mengambil langkah serius dalam pemberantasan korupsi, salah satunya dengan dibangunnya Mal Pelayanan Publik (MPP) di wilayah Indonesia.
"Pemerintah sendiri melakukan upaya-upaya pencegahan melalui layanan, seperti membuat Mal Pelayanan Publik. Orang bisa dilayani secara cepat dengan cara-cara melalui pelayanan yang digital tanpa bertemu langsung, cepat, mudah, sehingga tidak ada celah melakukan pungli di situ," imbuhnya.
Selain melalui MPP, Wapres juga menyebutkan bahwa adanya Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di instansi sebagai langkah menekan peluang korupsi yang terjadi.
"Kita juga membuat semacam penanganan di birokrasi adanya zona integritas, kemudian wilayah bebas korupsi. Jadi itu semua dalam rangka meminimalkan korupsi," tuturnya.
Ma’ruf berharap, pemberantasan kasus korupsi dapat dimulai dari hulunya, yakni masyarakat lebih taat dalam mengikuti pendidikan dan pencegahan korupsi, sehingga dapat meminimalisir penindakan.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan anjloknya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada tahun 2022 perlu menjadi perhatian bersama.
"Iya, itu akan menjadi koreksi dan evaluasi kita bersama," katanya dikutip melalui YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (2/2/2023).
Sekadar informasi, Indeks Persepsi Korupsi atau Corruption Perceptions Index (CPI) Indonesia tercatat berada di skor 34/100 pada 2022, indeks tersebut turun 4 poin dari tahun sebelumnya yakni 38/100.
Adapun secara global, lima negara dengan Indeks Persepsi Korupsi tertinggi yakni Denmark (90), Finlandia (87), Norwegia (84), Singapura (83), dan Swiss (82). Sementara itu, lima negara dengan Indeks Persepsi Korupsi terendah yakni Somalia (12), Syria dan Sudan Selatan (13), Venezuela (14), dan Yaman (16).
