Bisnis.com, JAKARTA - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengadukan sejumlah oknum jaksa yang bekerja sebagai penuntut di KPK diduga terafiliasi dengan organisasi terlarang Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
Koordinator MAKI Boyamin Saiman membeberkan alasan pihaknya lebih memilih untuk melaporkan hal tersebut ke Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Kejaksaan Agung (Kejagung) daripada ke Dewan Pengawas KPK.
"Saya sudah kapok melapor ke Dewas KPK karena tidak ada laporan saya yang ditindaklanjuti. Jadi lebih baik saya mengadu ke JAMWas saja, saya yakin JAMwas ini professional," tutur Boyamin di Kejaksaan Agung, Senin (4/10/2021).
Dia meyakini, bahwa bendera terlarang HTI itu diduga milik oknum jaksa pada Kejagung yang tengah bertugas sebagai penuntut umum di KPK.
"Lantai 10 di KPK itu diisi oleh JPU KPK. Jadi bendera itu sudah pasti punya penuntut umum," katanya.
Menurut Boyamin, pihaknya melaporkan lebih dari satu orang oknum Jaksa ke Jamwas Kejagung terkait dugaan pelanggaran kode etik tersebut.
"Ada lebih dari satu orang oknum Jaksa yang saya adukan ke Jamwas," ujarnya.
