Laman IOL mengutip data pemerintah Afsel yang menyebutkan sekitar 500.000 orang kehilangan pekerjaan selama karantina wilayah. Sementara itu, data statistik resmi pemerintah merilis tingkat pengangguran di Afsel pada akhir Maret 2020 menyentuh 30,1 persen.
Sejumlah lembaga keuangan telah mempublikasikan potensi penurunan ekonomi Afsel di masa pandemi. Fitch, lembaga pemeringkat utang, memperkirakan PDB Afsel 2020 merosot 5,5 persen dari tahun lalu. Proyeksi Bank Dunia lebih tinggi lagi yakni sebesar 7,1 persen.
Pemerintah telah merancang skema pemulihan ekonomi akibat wabah virus corona. Untuk tahap awal, stimulus sebesar 500 miliar rand atau US$26 miliar (10 persen PDB) akan digelontorkan ke sektor kesehatan dan ekonomi. Menurut Ventures Africa, dana tersebut berasal dari realokasi anggaran 2020, dana asuransi pengangguran, dan pinjaman multilateral.
Menteri Keuangan Tito Mboweni sudah pasti dipusingkan dengan bujet tersebut. Segala lini dibidik untuk mendapatkan kucuran dana segar, salah satunya dari kelompok BRICS, yang memiliki Bank Pembangunan Baru (NDB).
Pada April, dia memasukkan proposal pinjaman kepada NDB yang bermarkas di Shanghai, China. Tak bertepuk sebelah tangan, rapat dewan direktur NDB, Jumat (19/6/2020), setuju mengucurkan duit US$1 miliar kepada Afsel.
“Program Pinjaman Darurat Covid-19 untuk Afrika Selatan disediakan untuk merespons permintaan mendesak dan kebutuhan pembiayaan segera untuk pemerintah Afrika Selatan,” kata Wakil Presiden NDB Xian Zhu di situs resmi lembaga itu.
Relaksasi karantina wilayah di Afsel diberlakukan pada 1 Juni ketika tingkat bahaya diturunkan ke level III. Mobilitas manusia dan bekerja diperkenankan kembali.
Di Level III ini, pemerintah juga menjanjikan pelonggaran untuk usaha restoran, kasino, dan salon kecantikan. Pada saat pembatasan sosial berlaku 27 Maret, hanya bisnis makanan dan farmasi yang tetap mampu berjalan.
Ketika berpidato di parlemen pada 18 Juni, Presiden Afsel Cyril Ramaphosa mengatakan bahwa fokus pemerintah sejak 1 Juni adalah pemulihan di bidang ekonomi. Disiapkan program perluasan lapangan kerja dan menggenjot investasi infrastruktur publik.
