Bisnis.com, JAKARTA -- Periode kedua pemerintahan Joko Widodo diharapkan mampu mengurangi jurang antara si kaya dan si miskin.
Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Bambang Widianto menuturkan bahwa rasio jurang si kaya dan si miskin di Indonesia sangat lebar. Saat ini satu persen keluarga di Indonesia menguasai 50 persen kekayaan.
"Jika dinaikan jadi 10 persen keluarga maka ini menguasai 70 persen [kekayaan nasional]. Artinya, 90 persen penduduk memperebutkan 30 persen sisanya. Itu yang perlu dikoreksi," kata Bambang di Istana Wakil Presiden Jakarta, Rabu (9/10/2019).
Menurutnya ketimpangan absolut ini secara rasio sudah menyentuh angka 0,39. Dengan rasio ini, Indonesia menjadi negara keempat di dunia dimana kesenjangan antara kaya dan miskin sangat lebar. Pada peringkat pertama diduduki oleh Rusia, disusul India dan negara ketiga adalah Thailand.
"Pada waktu terjadi keributan di timur tengah [The Arab Spring], angka kesenjangan 0,35. Kita itu di 0,39, jadi kita ada potensi untuk terjadi ketidakharmonisan [akibat kesenjangan kekayaan]. Ini nyata sekali di Indonesia antara yang miskin dan kaya," katanya.
Bambang menambahkan gesekan ketidakharmonisan akibat kesenjangan ini dapat dengan mudah tersulut karena Indonesia merupakan negara majemuk.
