Bisnis.com, JAKARTA—Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko meminta Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melihat persoalan Audisi Umum PB Djarum lebih komprehensif dan bijaksana.
Hal tersebut dikatakan Ketua Indonesia Child Protection Watch Erlinda saat menemui Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko di KSP, Senin (9/9/2019).
“Pak Moeldoko meminta bahwa KPAI harus lebih bijaksana, harus melihat ini secara komprehensif, dan tadi saksi-saksi dari kepala LPSK [Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban] dan sekjen, mengatakan, KPAI tidak boleh melihatnya dengan kaca mata kuda. Artinya di sini, yuk segera, siapapun yang menjadi mediatornya, bukan berarti mematikan minat bakat anak-anak kita,” ujarnya.
Erlinda yang juga mantan Komisioner KPAI periode 2014–2017 mengungkapkan bahwa persoalan ini harus dilihat dari dua sisi. Dia mengakui memang ada komoditas kata atau merek rokok yang ditampilkan dalam Audisi Umum PB Djarum, tetapi ajang ini sudah menjadi sarana pembibitan atlet-atlet bulutangkis berprestasi.
“Kalau halnya demikian, kenapa hanya Djarum yang dikritisi dengan dahsyatnya. Jadi, berharap bahwa rekan seperjuangan perlindungan anak, mari kita kedepankan kepentingan terbaik untuk anak itu tidak hanya dari PP [peraturan pemerintah], karena PP juga buatan manusia, dan bisa saja salah, kita juga bisa,” tegasnya.
Dia menjelaskan bahwa secara harfiah sudah sangat jelas pengertian eksploitasi anak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Dalam hal ini, dia juga meminta ada pihak yang dapat memediasi agar PB Djarum dan KPAI mempunyai titik temu, serta punya solusi yang terbaik untuk kepentingan bangsa Indonesia, serta olahraga.
Baca Juga
Sementara itu, Bakti Olahraga Djarum Foundation memutuskan berpamitan dari ajang pencarian bibit muda potensial bulu tangkis melalui ajang Audisi Umum Beasiswa Bulutangkis mulai 2020. Pencarian bakat di sejumlah daerah pada tahun ini menjadi ajang terakhir.
