Bisnis.com, JAKARTA—Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan bahwa kebijakan Menteri Keuangan Sri Mulyani memotong anggaran parlemen akan membuat pengawasan dari DPR melemah sehingga berpotensi meningkatkan angka korupsi di lembaga eksekutif.
“Tidak ada negara demokrasi yang anggarannya dikontrol oleh pemerintah, cuma di Indonesia. Pemerintah tak boleh mengontrol anggaran DPR karena hal itu akan melemahkan pengawasan termasuk korupsi,” ujarnya di Gedung DPR, Senin (17/6).
Dia menilai Pemerintah tak mau posisi DPR kuat sehingga anggarannya dipotong. Padahal, ujarnya, cheks and banaces sangat diperlukan di dalam negara demokrasi.
“Sekarang lembaga legislatif pegawainya dipegang Kementerian Penertiban Aparatur Negara (PAN), uangnya dipegang dan dikontrol Menkeu,” ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR juga menyampaikan penilaian yang lebih keras. Dia bahkan menilai Sri Mulyani kejam dan tidak berperikemanusiaan karena kebijakannya tersebut.
Menurut Anton, anggaran DPR untuk pembangunan yang diajukan sebesar Rp7,7 triliun, tetapi hanya direalisasikan Rp5,7 triliun.
Padahal, lanjutnya, ruangan anggota DPR perlu diperluas karena dianggap sudah tidak layak dipakai, dan itu membutuhkan dana.
“Menteri Keuangan itu kejam, tidak berperikemanusiaan, karena anggaran kita dipotong-potong,” ujarnya.
