Bisnis.com, BANDUNG - Ketua Tim Kampanye Daerah Joko Widodo atau Jokowi-Ma’ruf Amin Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai, sikap Prabowo Subianto yang menolak hasil pemilu 2019 berarti tidak mengakui perolehan suara calon legislatif (caleg) semua partai, termasuk melejitnya perolehan suara Gerindra.
Dedi Mulyadi mengatakan asumsi ini jelas berdasar mengingat pemilu 2019 itu dilaksanakan satu paket kegiatan yang dipertanggungjawabkan oleh lembaga penyelenggara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dari pusat, provinsi hingga tingkat KPPS.
Pengawasannya pun berjenjang dari pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan hingga tingkat kelurahan/desa.
Maka, ketika hasil pemilu dianggap curang, pemahaman itu berlaku paralel, yaitu untuk pemilihan presiden, DPD, DPR RI hingga DPRD tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
"Sehingga pengakuan atau penolakan terhadap hasil pemilu, berarti penolakan terhadap satu paket kegiatan. Bukan hanya penolakan terhadap hasil pilpres, tetapi juga hasil pemilihan DPD dan anggota legislatif dari pusat sampai daerah. Berarti konsekuensinya menolak hasil pileg di berbagai daerah," kata Dedi dalam keterangan resmi, Rabu (15/5/2019).
Jika Prabowo hanya menolak hasil pemilihan presiden, sementara pemilihan legislatif diterima, maka sikap tersebut menurut Dedi membingungkan.
Baca Juga
“Kalau dianggap pemilu curang, berarti pileg juga curang. Kalau pileg curang, berarti mereka yang mengalami peningkatan suara legislatif hari ini diperoleh dari hasil kecurangan. Kan konsekuensinya itu," ujar Dedi.
Dedi menyindir sikap kubu Prabowo yang bahagia suara partainya mengalami peningkatan. Bahkan, mereka sudah mengakui terlebih dahulu dan mengumumkan bahwa partainya di kabupaten atau kota ini mendapat sekian kursi, provinsi sekian kursi dan DPR RI meraih sekian kursi.
Saking bahagianya, Dedi mengaku sebagian dari caleg yang lolos tersebut ada yang menggelar syukuran.
“Saat KPU mengesahkan hasil pileg, maka semuanya bahagia. Bahkan, banyak yang sudah syukuran. Tapi giliran pilpres menolak, ya nggak bisa. Harus konsisten, kalau menolak pilpres, ya menolak pileg juga. Tidak bisa sepotong-sepotong," kata ketua DPD Golkar Jawa Barat ini.
Kubu Prabowo harus memahami bahwa dalam pemilu terdapat aspek logis, yakni calon presiden memiliki dampak elektoral terhadap partai pengusung. Misalnya, di daerah ketika Jokowi-Ma'ruf menang, maka suara PDIP mengalami kemenangan.
"Itu sebelumnya sudah diprediksi oleh riset yang diumumkan lembaga survei. Ada efek elektoral yang akan ditimbulkan pilpres, yang paling menikmati kan PDIP dan PKB. Sementara Golkar hanya bisa bertahan. Dan, kita terima itu sebagai sebuah konsekuensi dalam berpolitik," katanya.
