Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Mensos Idrus Marham: Anggaran PKH Capai Rp31 Triliun Tahun Depan

Menteri Sosial Idrus Marham menyatakan anggaran Program Keluarga Harapan (PKH) bakal mencapai Rp31 triliun pada 2019 atau meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan dengan Rp17 triliun pada 2018.
Menteri Sosial Idrus Marham mengikuti rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/1)./ANTARA-Akbar Nugroho Gumay
Menteri Sosial Idrus Marham mengikuti rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/1)./ANTARA-Akbar Nugroho Gumay

Bisnis.com, BOGOR — Menteri Sosial Idrus Marham menyatakan anggaran Program Keluarga Harapan (PKH) bakal mencapai Rp31 triliun pada 2019 atau meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan dengan Rp17 triliun pada 2018.

Pernyataan itu disampaikan oleh Idrus ketika ditemui di Istana Kepresidenan Bogor, Bogor, Jawa Barat, Selasa (24/7/2018) seusai bertemu Presiden Joko Widodo. Dalam pertemuan dengan Presiden, Idrus menyampaikan berbagai hal mengenai bantuan sosial.

Idrus mengklaim bahwa sejumlah survei menyatakan bahwa PKH merupakan program bantuan sosial yang paling efektif untuk menekan angka kemiskinan.

"Maka tahun 2019 kita usulkan sesuai arahan Bapak Presiden, anggaran untuk program PKH ditambah 2 kali lipat," katanya.

Idrus menyatakan anggaran PKH sebesar Rp17 triliun pada 2018 diperuntukkan bagi 10 juta keluarga penerima manfaat. Pada 2019, ujar Idrus, anggaran PKH itu akan meningkat menjadi Rp31 triliun dengan jumlah penerima manfaat yang sama sebesar 10 juta keluarga.

"Ke depan [2019], 10 juta keluarga tetapi akan menerima 2 kali lipat. Anggarannya kurang lebih Rp 31 triliun. Tetapi sistemnya berbeda. Kalau 2018 caranya masih sama rata. Tahun 2019 itu tidak lagi sama rata, tetapi besaran setiap keluarga sangat tergantung pada bebannya. Semakin besar beban keluarga, tentu semakin besar bantuan yang diterima," kata Idrus.

Seperti diketahui, PKH merupakan program bantuan sosial yang dikelola oleh Kementerian Sosial. Program ini dibuat sebagai bagian dari upaya pemerintah menanggulangi masalah kemiskinan. Program ini telah dijalankan sejak 2007.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper