Indonesia Berikan Masukan Terkait Perdamaian Dunia kepada PBB

Bisnis.com, JAKARTA -- Indonesia memberikan setidaknya tiga masukan terkait upaya mediasi dalam penciptaan perdamaian dunia.

Hal itu disampaikan dalam pertemuan High Level Advisory Board on Mediation (HLA B-M) di Helsinki, Finlandia, Senin (18/6/2018), di mana Indonesia dan Finlandia bertindak sebagai co-host.

Turut hadir pula Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Antonio Guterres dan anggota HLAB-M lainnya.

Dalam pernyataan resmi yang dikutip Bisnis, Selasa (19/6), Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno L. P. Marsudi menyampaikan tiga masukan bagi Sekjen PBB dan HLAB-M terkait mediasi dan upaya mencegah konflik dan menciptakan perdamaian.

"Pertama, pentingnya meningkatkan komunikasi dengan pemimpin masyarakat/pemimpin agama untuk menjaga value of tolerance," katanya.

Dalam kaitan ini, Retno mengungkapkan bahwa baru-baru ini Indonesia menjadi tuan rumah Pertemuan Trilateral Ulama Indonesia - Afghanistan - Pakistan pada Mei 2018. Pertemuan ulama ini menghasilkan komitmen yang positif yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perdamaian di Afghanistan.

"Kedua, pentingnya mengubah culture of reaction menjadi culture of prevention," tuturnya.

Untuk itu, Menlu juga memberikan dukungan kepada inisiatif Sekjen PBB untuk menjadikan pencegahan konflik sebagai salah satu prioritas PBB.

Ketiga, pentingnya menyebarluaskan habit of dialogue, penghormatan terhadap hukum internasional, serta kerja sama dengan organisasi regional untuk mencegah konflik.

Hal tersebut sejalan dengan prioritas Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan (DK) PBB, yang masa kerjanya dimulai 1 Januari 2019 dan berakhir pada 31 Desember 2020.

HLA B-M dibentuk oleh Sekjen PBB pada 13 September 2017 dan beranggotakan 18 tokoh, baik mantan presiden, mantan menteri luar negeri, maupun tokoh penting lainnya.

Tujuan pembentukan HLA B-M adalah memberikan dukungan bagi Sekjen PBB dalam meningkatkan mediasi dalam agenda PBB.

Dalam hal ini, isu mediasi dan pencegahan konflik bukan merupakan isu baru dalam politik luar negeri Indonesia. Sekjen PBB secara khusus menyampaikan penghargaan terhadap peran aktif Indonesia dalam isu Rakhine dan Rohingya.