Pandangan Sumarsono tersebut disanggah oleh pihak Kemenpora. Kepala Bidang Komunikasi Publik Kemenpora Gatot S Dewa Broto menegaskan Permenpora 1684/2015 dibuat sebagai imbauan kepada pemerintah daerah agar tidak menghambur-hamburkan anggaran untuk bonus.
"Peraturan itu sifatnya menyarankan dan tidak ada sanksi. Kami tidak akan melarang kalau ada pemerintah daerah memberikan lebih dari yang tertulis di Permen," ujar Gatot.
Adapun dengan bonus sejumlah Rp200 juta untuk peraih emas PON, DKI Jakarta masih tertinggal dari beberapa provinsi, seperti Provinsi Kepulauan Riau menyerahkan Rp225 juta untuk peraih emas nomor perorangan, Jawa Timur sekitar Rp215 juta, Jawa Barat Rp275 juta dan Aceh Rp250 juta.
