Hak Jawab Hadi Joban Soal Tudingan Separatisme

Kabar24.com, JAKARTA - Tim kuasa hukum aktivis Forum rakyat Bali tolak reklamasi (Forbali), Hadi Joban mengirimkan hak jawab kepada Bisnis.com atas pemberitaan berjudul "Kampanye ForBali Mengarah Ke Separatisme" yang dipublikasikan pada 12 September 2016. Hadi Joban menyatakan keberatan atas pemberitaan yang dinilainya sangat menyudutkan.

Bahwa akibat dari pemberitaan  tersebut Hadi Joban merasa dirugikan karena berita tersebut mengutip status Facebook Hadi Joban yang mengatakan ”Merdeka dari NKRI harga mati!” pernyataan ini diartikan sebagai bentuk upaya gerakan separatisme yang seharusnya tidak diartikan seperti itu, berita tersebut menimbulkan reaksi dari Polda Bali dan Hadi Joban  dibully bahkan gerak geriknya diikuti dan diawasi oleh sejumlah orang.

Dalam hak jawab itu, Hadi Joban menegaskan dirinya bukanlah seorang separatis seperti yang diberitakan Kantor Berita Antara yang beritanya dimuat di kabar24.bisnis.com. Hadi Joban mengaku sangat mencintai NKRI.

Hadi Joban menyebut menggunggah status tersebut karena kekesalan terhadap kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat.

Bahwa Hadi Joban bukanlah separatis dan aktivis ForBali seperti yang diberitakan, Hadi Joban merupakan  aktivis yang kerap membela hak-hak kemanusiaan setiap warga negara Indonesia ketika mendapat perilaku tidak adil dari negara.

Bahwa dengan dibuatnya hak jawab ini Hadi Joban berharap agar kasus seperti ini tidak terulang lagi karena sangat menyita waktu dan membuat aktivitas terganggu. Hadi Joban  juga menegaskan semoga hal seperti ini tidak dialami oleh kawan-kawan yang aktif menyuarakan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.

Demikian hak jawab ini disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Jakarta, 14 Desember 2016

Hormat Kami,
Tim Kuasa Hukum Hadi Joban

Catatan Redaksi: Hak jawab Hadi Joban yang disampaikan melalui tim kuasa hukumnya ini, merupakan penyelesaian sengketa pers antara Bisnis.com dengan Hadi Joban, yang tertuang dalam Risalah Penyelesaian yang dimediasi Dewan Pers pada Kamis, 8 Desember 2016 di Kantor Dewan Pers.

Dalam penyelesaian sengketa ini, Bisnis.com dinilai berita yang diturunkan berjudul “Kampanye ForBali Mengarah Ke Separatisme” melanggar Pasal 1 karena tidak berimbang.