Karding: Kesenjangan Ekonomi Isu Utama Aksi Demo

Anggota Komisi III DPR, Abdul Kadir Karding mengingatkan pemerintah bahwa maraknya aksi demo akhir-akhir ini pada dasarnya dipicu oleh kesenjangan ekonomi di tengah masyarakat yang sudah berlangsung lama.

John Andhi Oktaveri - Bisnis.com

Rabu, 23 November 2016 | 16:15

Massa memadati kawasan bundaran air mancur saat unjuk rasa di Jakarta, Jumat (4/11/2016)./Antara

Kabar24.com, JAKARTA—Anggota Komisi III DPR, Abdul Kadir Karding mengingatkan pemerintah bahwa maraknya aksi demo akhir-akhir ini pada dasarnya dipicu oleh kesenjangan ekonomi di tengah masyarakat yang sudah berlangsung lama.

Menurut politisi PKB itu, munculnya aksi demo besar-besaran terkait dugaan penistaan agama oleh calon gubenur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) hanyalah pemantik semata.

Isu utama yang sangat perlu diselesaikan sebenarnya adalah bagaimana mengurangi kesenjangan ekonomi sehingga masyarakat tidak mudah tersulut emosi.

“Isu Ahok itu hanyalah sebagai pemantik saja. Isu yang sebenarnya sudah lama muncul adalah kesenjangan ekonomi dan keadilan sosial,” ujarnya dalam diskusi bertema “Esensi Hari Pahlawan, Satu dalam Kebhinekaan” di Gedung DPR, Rabu (23/11/2016).
Turut jadi nara sumber dalam diskusi itu Anggota DPR Arsul Sani dari PPP dan pakar politik Yudi Latief.

Lebih jauh Karding mengatakan bahwa secara politik pemerintah harus lebih bersikap adil dan berpihak pada masyarakat ekonomi lemah.

Sekelompok masyarakat yang tidak mendapatkan keadilan ekonomi, ujarnya, akan mudah tersulut emosi sehingga dengan mudah melakukan aksi.

“Jadi kelompok masyarakat ini kebetulan menemukan momentum dengan kasus Ahok ini,” ujarnya.

Kendati demikian, dia mengakui bahwa isu agama dan persoalan etnis juga merupakan isu sensitif yang tetap harus diwaspadai. Dia mencontohkan negara Azarbaijan yang 99,7% penduduknya beragama Islam cenderung militan ketika agama mereka disinggung. Padahal, ujarnya, pelaksanaan ajaran agama Islam di negara itu tidak sekuat seperti di Indonesia.

Sementara itu, Arsul Sani mengatakan bahwa pemerintah harus hati-hati dalam menyikapi berbagai aliran agama. Pemerintah, ujarnya, harus memberi ruang yang sama kepada mereka yang berbeda aliran dalam menjalankan ajaran agama.

Menurutnya, pemerintah tidak bisa menekan kelompok yang dicap radikan seperti Hizbut Tharir Indonesia (HTI). Akan tetapi, sikap lunak pemerintah terhadap kelompok Jaringan Islam Liberal (JIL) yang sangat mengagungkan kebebasan juga perlu dipertanyakan, ujarnya.