HASYIM MUZADI: Tangani Masalah Ahok Secara Netral dan Proporsional

Bisnis.com, JAKARTA -  Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Hasyim Muzadi mengatakan kasus dugaan penistaan agama yang dituduhkan pada Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) harus ditangani secara proporsional atau berimbang dan netral.

"Dalam menghadapi masalah krusial, diperlukan proporsionalisasi penanganan, artinya proporsional yang semestinya menurut kita, proporsionalisasi itu menyangkut posisi negara,  di dalam masalah krusial negara harus mewakili semua, tidak boleh berpihak kepada si A atau si B," kata Hasyim Muzadi, Jakarta, Jumat (11/11/2016).

Dia juga mengimbau agar tidak ada keberpihakan terkait penyelesaian dugaan penistaan agama itu.

Hasyim menuturkan kalau negara berpihak baik secara terang-terangan atau terselubung, maka kekuasaan pemerintah akan dipertanyakan.

"Saya sering menyampaikan pertimbangan kepada Presiden, agar penanganan masalah krusial belakangan ini jangan lebih dulu menggunakan kekuasaan untuk berpihak. Posisi yang harus ditempati adalah pengayoman, kemudian dikembalikan kepada proporsi penentuan hukum," ujarnya.

Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Hasyim Muzadi mengatakan jika keberpihakan posisi penyelenggara negara sejalan dengan kemauan rakyat dan kepentingan negara maka tidak masalah.

"Kalau penyelenggara negara berpihak maka yang terjadi adalah kesulitan hubungan antara aparat negara dan masyarakat. Oleh karenanya, hal yang satu posisi negara dan penyelenggara yang harus netral dan mengayomi, sekarang masuk kepada poisisi kerakyatan," ujarnya.

Dia menuturkan semua pihak harus diayomi berdasarkan peraturan perundangan dan filsafat negara sehingga dapat melihat dengan jernih kasus dugaan penistaan agama itu.

Menurutnya, kalau ada pemihakan pada tingkat kekuasaan maka aparat pelaksana di bawah juga ada pemihakan.

"Nah ini masalahnya kalau ketepatan pemihakan itu sama dengan maunya masyarakat banyak ga masalah, kalau tidak sama seperti sekarang maka terjadi jarak kerenggangan itu. Jarak antara masyarakat dengan aparat ini sangat berbahaya karena pekerjaan aparat bukan cuma urusan Ahok saja. Setiap hari dia harus membina masyarakat dari segala macam lalu terganggu hubungan baik ini hanya karena satu masalah besar," ujarnya.