Perpres Bansos Nontunai Segera Terbit

Kabar24.com, JAKARTA- Peraturan Presiden yang menata tentang penyaluran bantuan secara nontunai melalui elektronik warung gotong royong atau e-warong dipastikan akan selesai akhir tahun ini sehingga tahun depan penyaluran tersebut bisa diimplementasikan di 44 kota yang menjadi pilot peoject.

Menteri Koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani mengatakan payung hukum tersebut perlu disegerakan sehingga kegiatan penyaluran bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Beras Sejahtera (Rastra) serta Kartu Indonesia Pintar (KIP) bisa dilakukan secara masif.

“Karena itu, Perpres tentang penyaluran bantuan nontunai saya pastikan akan terbit pada tahun ini sehingga tahun depan penyaluran bantuan nontunai akan lebih masif lagi,” ujarnya, seusai rapat koordinasi penyaluran bansos nontunai, Selasa (8/11/2016).

Tahun depan, paparnya, pemerintah mengagendakan penyaluran bansos nontunai akan dilakukan di 44 kota melalui jaringan bank BUMN serta Bank Pembangunan Daerah (BPD).

Ke-44 kota itu diantaranya Jakarta, Medan, Padang, Batam, dan Makassar. Daerah-daerah itu sengaja dijadikan lokasi percontohan karena telah memiliki jaringan infrastruktur teknologi informasi yang memadai.

Nantinya, para penerima bantuan nontunai tersebut bisa membelanjakan kebutuhan pokok berupa beras, gula, minyak goreng dan telur di E-Warong.

Puan mengatakan untuk lebih memasifkan sistem tersebut, jumlah e-warong atau yang disetarakan dengan e-warong akan diperbanyak oleh pemerintah sekaligus membuka kesempatan kerja sama antara pemilik warung dan toko kelontong milik masyarakat dengan pihak bank penyalur.

“Kami harapkan dengan adanya penyaluran bantuan secara nontunai ini, masyarakat bisa lebih berproduktif,” paparnya.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo memastikan jumlah warung yang disetarakan dengan e-warong bakal bertambah dengan pesat karena saat ini ada 114 mitra perbankan BUMN yang bertindak selaku mitr laku pandai di berbagai pelosok. Saat ini, lanjutnya, mitra-mitra tersebut tengah menjalani proses konversi sebagai e-warong.

Dia mengatakan dengan keseluruhan proses pencatatan transaksi secara nontunai, pemerintah dapat melakukan pengawasan dan pengendalian sehingga pemberian bantuan lebih efektif dan efisien mulai dari kelurahan hingga nasional.

Pemerintah melalui kementerian penyalur bantuan sosial sebelumnya menandatangani sinergitaa nota kesepahaman dengan BI untuk dapat mengurangi potensi kerawanan bantuan secara tunai. Saat ini, baru 15% bantuan sosial yang diberikan secara nontunai.

“Penyaluran secara nontunai juga diharapkan akan dapat mengurangi perilaku konsumtif, membangun kebiasaan menabung, dan merangkul masyarakat di lapisan terbawah kedalam layanan keuangan formal,” katanya.

Dirktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial (Kemensos) Andi Dulung mengatakan tahun depan ada 6 juta peserta PKH berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Oktober 2015.

Jumlah ini telah diverifikasi dan divalidasi oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

“Kalau berbicara tentang efisiensi, kami inginnya kartu ini diberikan ke penerima bantuan PKH yang baru karena kita tidak perlu menerbitkan kartu baru bagi peserta yang lama,”ungkapnya.

Sebelumnya, Kemensos menargetkan tahun depan jumlah pemegang kartu peserta PKH melalui transfer perbankan bisa mencapai 1 juta peserta sehingga sampai 2019 setidaknya 35% peserta PKH bisa mengakses bantuan melalui perbankan.

Meski demikian, penyaluran bantuan PKH secara tunai melalui pos menurutnya tidak akan dihilangkan karena mempertimbangkan kondisi geografis serta jaringan komunikasi.

Penyaluran bantuan melalui perbankan ini menurutnya mendorong terjadinya efisiensi karena biaya transfer hanya sebesar Rp4000 hingga Rp6000 dibandingkan pengiriman melalui pos yang mencapai Rp9100 sampai Rp13.000.