BKKBN Gandeng Kemendes Sukseskan Program di Desa

Kabar24.com, JAKARTA-- Badan Kependudukan Keluarga Berencana menggandeng Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk merealisasikan berbagai program badan tersebut di daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi.

 

Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana (BKKBN) Surya Chandra Surapati mengatakan kerja sama ini untuk mempercepat pelaksanaan program KKBPK sekaligus mewujudkan beberapa program prioritas pemerintah seperti membangun dari pinggiran dan meningkatkan kualitas hidup manusia.

 

Dia menambahkan, adapun ruang lingkup kerja sama tersebut meliputi beberapa kegiatan seperti peningkatan pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di desa, daerah tertinggal dan transmigrasi.

 

“Ruang lingkup lainnya yakni pemanfaatan data dan informasi program KKBPK di desa, daerah tertinggal dan transmigrasi serta pemberian akses dan informasi pembangunan berwawasan kependudukan di desa, daerah tertinggal dan transmigrasi,” ujarnya, seusia penandatanganan nota kesepahaman dengan Kementerian Desa, Jumat (4/11/2016).

 

Dia merincikan, kerja sama konkret nantinya akan berwujud pembentukan kampung keluarga berencana di berbagai daerah transmigrasi. Tahun ini, rencananya akan didirikan dua kampung keluarga berencana di kawasan transmigrasi Belitang, Ogan Komering Hilir Timur dan Rambutan Parit, Kabupaten Ogan Ilir. Keduanya terletak di Provinsi Sumatra Selatan.

 

Setahun kemudian, dari kerja sama itu, akan terbentuk kampung KB di 50 kawasan transmigrasi dan pada 2018 rencananya akan bertambah menjadi 98 titik dan menjadi 144 unit pada penghujung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

 

Kampung KB merupakan satuan wilayah setingkat rukukn warga (RW), dusun atau setara, yang memiliki kriteria tertentu dimana terdapat keterpaduan program KKBPK dan pembangunan sektor terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis.



Kampung KB ini bertujuan untuk meningkatkan peran pemerintah, pemerintah daerah, da lembaga nonpemerintah serta swasta dalam memfasilitasi, melakukan pendampingan dan pembinaan kepada masyarakat agar turut berperan serta aktif dalam meningkatkan kualitas hidup melalui keterpaduan kegiatan lintas sektor.


Adapun beberapa bidangnya berupa pengendalian penduduk dan KB, kesehatan, sosial ekonomi, pendidikan dan pemukiman serta lingkungan.


Surya Chandra Surapati mengatakan untuk mendirikan kampung KB diperlukan dukungan dan komitmen pemerintah daerah dan jajarannya hingga ke kelurahan atau desa, serta partisipasi aktif masyarakat berupa tokoh masyarakat, agama dan adat. Selain itu diperlukan pula tersedianya data kependudukan yang akurat.



Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo menyambut baik kerja sama dengan BKKBN tersebut karena kementerian yang dia pimpin juga memfokuskan perhatian pada peningkatan kualitas masyarakat desa, daerah tertinggal dan transmigrasi.



“Ke depan, kami juga akan memasukan materi-materi tentang KKBPK dalam kegiatan peningkatan kapasitas para pendamping desa,” pungkasnya.