Kabar24.com, JAKARTA - Penasihat Hukum Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam, Maqdir Ismail menganggap penghitungan kerugian keuangan negara merupakan elemen pokok untuk menentukan dugaan perbuatan Korupsi.
Hal itu setidaknya terangkum dalam Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Kedua pasal tersebut menyebutkan tindak pidana korupsi merupakan tindakan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara.
"Dalam perkara ini, ketika Nur Alam ditetapkan sebagai Tersangka pada tanggal 15 Agustus 2016 (saat keluarnya Sprindik 15 Agustus 2016), tidak ada perhitungan kerugian keuangan negara yang jumlahnya nyata dan pasti serta dilakukan oleh ahli yang berwenang menurut UU yakni Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)," kata Maqdir, Kamis (22/9/2016).
Alasan lain menurut Maqdir Ismail, sesuai dengan UU KPK, KPK sebenarnya tidak diperkenankan melakukan penyelidikan, terutama ketika ada lembaga lain sedang melakukan penyelidikan atas obyek yang sama.
Dalam MOU antara KPK, Kejaksaan Agung RI dan Kepolisian Negara RI misalnya, penentuan instansi untuk menindaklanjuti penyelidikan adalah instansi yang lebih dahulu mengeluarkan surat perintah penyelidikan atau atas kesepakatan para pihak.
Selain itu Maqdir Ismail mengatakan alasan mengajukan praperadilan, karena berdasarkan SPK 10 Maret 2016 ditandatangani oleh Herry Mulyanto (Direktur Penyelidikan KPK), KPK meminta Nur Alam agar hadir di kantor KPK di Jakarta pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2016 untuk bertemu dengan Harun Al Rasyid.
"Kedua orang penyelidik tersebut bukan berasal dari Instansi Kepolisian yang diberhentikan sementara dari Instansi Kepolisian untuk menjadi penyelidik KPK sebagaimana ditentukan oleh undang-undang KPK," katanya.
KPK sejauh ini belum menanggapi pernyataan dari penasihat hukum Nur Alam tersebut. Hanya saja melalui Biro Hukumnya mereka mengaku siap menghadapi gugatan praperadilan dari penasihat hukum Nur Alam tersebut. Sidang praperadian sendiri bakal digelar pada tanggal 4 Oktober 2016.
