Pengelolaan Limbah Industri: Kota Bandung Terburuk

Kabar24.com, BANDUNG—Pemerintah Provinsi Jawa Barat mencatat pengelolaan lingkungan dan limbah di Kota Bandung paling buruk diantara daerah lain di Bandung Raya.
 
Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Jawa Barat, Anang Sudarna mengatakan sepanjang 2015 lalu, pihaknya bersama tim Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu (PHLT) memeriksa pengelolaan lingkungan dan limbah dari sekitar 200-an pabrik industri maupun perusahaan umum.

Menurutnya pabrik-pabrik dan perusahaan yang diperiksa tersebut seluruhnya berasal dari kawasan Bandung Raya yang meliputi Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kota Cimahi, Sumedang dan Kabupaten Bandung Barat (KBB).

"Hasilnya sangat ironis. Ternyata yang paling buruk yaitu Kota Bandung. Pelanggaran terbanyak terjadi di Kota Bandung," katanya di Bandung, Selasa (21/6).
 
Dia mencatat dari 45 pabrik dan perusahaan yang diperiksa di Kota Bandung, 32 perusahaan atau 70%, pengelolaan limbah dan lingkungannya masuk kategori merah dan hitam. "Artinya sangat buruk dan gagal mengelola limbah," katanya.
 
Ia mengaku heran dan sangat terkejut dengan hasil pemeriksaan tersebut. Padahal, pabrik-pabrik dan perusahaan yang diperiksa tersebut merupakan usulan masing-masing daerah sendiri, bukan diperiksa secara acak.

Bahkan, kata dia, daerah lain seperti pabrik-pabrik di Kabupaten Bandung hasilnya cukup bagus dan mayoritas pengelolaan limbahnya sesuai aturan.

"Kabupaten Bandung yang pabriknya lebih banyak, malah lebih bagus. Apa peran Walikota Bandung dalam membina industrinya.  Makanya Ridwan Kamil jangan terlalu sibuk di medsos (media sosial). Jadilah walikota Bandung sesungguhnya, jangan walikota medsos," ujar Anang.

Anang mengaku dapat mempertanggungjawabkan ucapannya terkait buruknya ketaatan pabrik dan perusahaan di Kota Bandung dalam pengelolaan limbah tersebut.

"Ini bukan omongan Anang Sudarna, tapi ini hasil penilaian tim independen. Ini bisa dipertanggungjawabkan karena ada fakta empiris akademiknya," tegasnya.
 
Wagub Jabar Deddy Mizwar mengatakan pihaknya menemukan masih banyak industri membuang limbah beracun ke sungai. Dia melihat sendiri limbah cair yang pekat dari pabrik tekstil tersebut dibuang begitu saja ke Sungai Cisangkuy yang merupakan anak Sungai Citarum.
 
Berdasarkan pantauan, selain limbah cair yang mengandung bahan beracun dan berbahaya (B3), limbah padat seperti sisa batu bara disimpan begitu saja tanpa penanganan khusus. Selain itu, kata Deddy, pabrik yang nakal itu diketahui membuat instalasi limbah 'siluman' untuk mengelabui pemeriksa.
 
Tidak hanya itu, Pihaknya menuding masih banyak pelaku usaha yang menggunakan air tanah dengan jumlah yang banyak sehingga mengancam cadangan air masyarakat. "Seperti di Kahatex sumur artesisnya 21.

Masyarakat rugi. Yang disedot air bersih, terus yang dibuang ke sungai air kotor (limbah). Ini mengambil hak hidup di masa akan datang," tegasnya.
 
Deddy menilai, kondisi ini sangat ironis di saat Pemerintah Provinsi Jabar gencar-gencarnya melakukan normalisasi Sungai Citarum. Terlebih, industri yang tidak mengolah limbahnya dengan baik ini sudah mendapat teguran dari Kementerian Lingkungan Hidup.
 
Dia menilai lemahnya penegakkan hukum menjadi salah satu penyebab membandelnya pelaku usaha tersebut. "Enggak ada yang disetop buang limbah B3. Ini salah satu wajah penegakkan hukum kita," katanya.
 
Terpisah, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Barat ragu Gerakan Citarum Bersih, Sehat, dan Lestari (Bestari) Pemprov Jabar bisa menyelesaikan masalah di Sungai Citarum.
 
Direktur Walhi Jabar Dadan Ramdan mengatakan dalam tiga tahun terakhir ini program atau gerakan tersebut belum membuahkan hasil apapun terhadap perbaikan sungai paling panjang di Jawa Barat ini. Kondisi Sungai Citarum masih tetap kotor dan bau.
 
"Tiga tahun ini tidak bisa memberikan dampak yang signifikan. Tetap saja sampah, limbah cair pabrik (dibuang ke Sungai Citarum)," katanya.
 
Meski anggaran yang telah digelontorkan untuk menangani Sungai Citarum tidaklah sedikit mencapai triliunan rupiah. Mulai dari anggaran yang dikeluarkan pemerintah provinsi dan juga pemerintah pusat.

"Banyak anggaran yang dikeluarkan hasilnya tidak ada," katanya.