Abu Sayyaf Sandera 10 WNI: Opsi Militer Masih Terbuka

Kabar24.com, JAKARTA--Istana Kepresidenan masih mempertimbangkan rangkaian opsi yang tersedia untuk melakukan pembebasan 10 Warga Negara Indonesia (WNI) yang disandera oleh milisi Abu Sayyaf. Opsi militer masih terbuka untuk ditempuh.

Juru Bicara Istana Johan Budi menyatakan Kementerian Luar Negeri RI terus melakukan koordinasi dengan counterpartnya, Kementerian Luar Negeri Filipina. Dalam perkembangan terbaru, Presiden Jokowi dikabarkan juga telah melakukan komunikasi via teleconference dengan Presiden Filipina Benigno Aquino III untuk membahas penyanderaan ini.

"Mengenai opsi militer, harus koordinasi juga dengan Presiden FIlipina, itu wilayah otoritas Filipina. Concern Presiden yang utama adalah keselamatan 10 WNI itu," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (3/4/2016).

Dia menambahkan, opsi militer adalah opsi terakhir yang akan diambil apabila opsi-opsi lain, termasuk upaya yang dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi tidak membuahkan hasil.

Sebelumnya, Badan Intelijen Negara (BIN) menyatakan lokasi penyanderaan 10 Warga Negara Indonesia tidak berada di satu titik dan otoritas pertahanan keamanan Indonesia telah mengetahui secara persis lokasi-lokasi tersebut.

Kepala BIN Sutiyoso mengungkapkan pemerintah masih mempertimbangkan beberapa opsi yang akan diambil dalam upaya penyelamatan WNI tersebut.

"Karena ini di negara orang, harus ada proses kerja sama dan izin dari pemerintah Filipina, andaikata kita harus mengirimkan pasukan. Saya, Menteri Luar Negeri dan Panglima TNI terus berkoordinasi," ujarnya.

Kepala BIN menolak memaparkan opsi-opsi tersebut karena terkait dengan keselamatan para sandera. Dia hanya menyebutkan, ada 11 warga negara lain yang disekap sebelum penyanderaan 10 WNI oleh kelompok milisi Abu Sayyaf.

Sutiyoso menuturkan warga asing tersebut berasa dari Filipina sendiri yang menjadi wilayah operasi kelompok milisi ini sebanyak 6 orang, Italia 1 orang, Norwegia 1 orang, Belanda 1 orang dan Kanada 2 orang.

Kepala BIN juga sempat menyinggung mengenai uang tebusan untuk warga negara lain tersebut.

Dia menyebutkan, pemerintah Kanada dimintai uang tebusan sebesar 1 miliar peso per orang.

"Mereka lebih dulu disandera ketimbang kita. Sebelumnya juga yang sudah dibantai, dari [sandera dari] Malaysia."