KONFLIK SURIAH: PBB Tunda Pembicaraan Damai Demi Gencatan Senjata

Bisnis.com, JENEWA - Perserikatan Bangsa-Bangsa akan menunda babak baru pembicaraan perdamaian Suriah selama dua hari guna memberi peluang bagi gencatan senjata yang berlangsung sejak Sabtu terlaksana, kata utusan PBB untuk Suriah Staffan de Mistura.

Para pengamat internasional telah mengetahui ada pelanggaran-pelanggaran terhadap persetujuan penghentian permusuhan yang berlangsung hampir lima tahun sementara melaporkan bahwa tingkat kekerasan telah menurun.

"Kami menundanya hingga 9 Maret sore karena alasan-alasan teknis dan logistik dan juga supaya gencatan senjata berlangsung lebih baik," kata de Mistura kepada kantor berita Reuters pada Selasa (2/3/2016). Pembicaraan itu semula dijadwalkan berlangsung pada 7 Maret.

Penghentian permusuhan itu merupakan "secercah harapan," kata Presiden Suriah Bashar al-Assad walaupun ia menuduh oposisi melanggar persetujuan itu.

Sebaliknya oposisi mengatakan pemerintah Suriah telah melanggar gencatan senjata yang rentan itu dengan berulang-ulang menyerang posisi-posisinya, yang dibantah oleh pemerintah.

"Kami akan berperan serta untuk membuat semuanya bekerja," kata Presiden Bashar kepada jejaring televisi ARD dari Jerman, dengan menambahkan bahwa tentara Suriah tidak bereaksi terhadap pelanggaran-pelanggaran untuk memberikan peluang bagi persetujuan tersebut berjalan.

"Para teroris telah melanggar persetujuan itu sejak hari pertama. Kami sebagai tentara Suriah menahan diri untuk membalas guna memberi peluang supaya persetujuan itu berjalan. Tapi ada batasnya dan semua bergantung pada pihak lain," kata dia.

Persetujuan gencatan senjata, yang dirancang Amerika Serikat dan Rusia, dipandang oleh PBB sebagai peluang untuk menghidupkan kembali pembicaraan perdamaian yang gagal sebelum dimulai sebulan lalu di Jenewa.

PBB juga mengharapkan penghentian permusuhan itu akan memberi kesempatan bagi pengiriman bantuan kemanusiaan ke kawasan-kawasan yang terkepung, tempat banyak warga Suriah tinggal dalam kondisi yang sangat memprihatinkan.

Namun, oposisi menyatakan pihaknya belum diberitahu secara resmi mengenai babak baru pembicaraan pada 9 Maret, dan mengatakan bahwa pembahasan serius tidak dapat dilakukan sebelum para tawanan dibebaskan dan blokade dicabut.

Riad Nassan Agha, seorang anggota Komite Negosiasi Tinggi, mengatakan kepada Reuters bahwa oposisi akan mempelajari ajakan untuk menghadiri pembicaraan atas dasar perkembangan di lapangan, dengan menambahkan bahwa pihaknya mendengar pembicaraan akan diadakan pada 9 Maret hanya melalui media.