Bisnis.com, JAKARTA – Indonesia bersama kelompok G-33 mencari jalan keluar agar Doha Development Agenda (DDA) tetap dapat berlanjut setelah pertemuan Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-10 World Trade Organization (WTO) di Nairobi, Kenya.
Menteri Perdagangan Thomas Lembong mengatakan Indonesia sebagai ketua Kelompok G-33 perlu menjembatani perbedaan kepentingan untuk mencapai kesepakatan yang realistis dan pragmatis. Salah dalam pertemuan konsolidasi kelompok G33 yang dihadiri oleh para menteri dari 48 negara anggota, adalah assessment terhadap perundingan pertanian.
“G-33 berupaya memperjuangkan kepentingan pertanian negara berkembang dalam konteks pembangunan, khususnya untuk ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, dan pembangunan pedesaan melalui special safeguard mechanism/SSM dan public stock holding/PSH,” kata Thomas.
Kelompok G-33 ingin memanfaatkan KTM WTO di Nairobi sebagai momen untuk memperbarui komitmen kolektif semua anggota WTO melalui sistem perdagangan multilateral yang kuat, adil, dan dapat diprediksi dengan aturan yang jelas dan kredibel seperti G-33 Ministerial Communique.
Di dalamnya ditegaskan pentingnya sektor pertanian demi ketahanan pangan, keamanan mata pencaharian, serta pembangunan negara least developed countries (LDCs) dan negara ekonomi rentan (SVEs) yang menjadi mandate dari kesepakatan para menteri WTO di Doha pada 2001 dan di Hongkong pada 2005.
